Mewujudkan Energi yang Berkeadilan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Prinsip itu telah dituangkan dalam garis besar program kerja Kementerian ESDM 2016-2019, antara lain peningkatan rasio elektrifikasi untuk mene­rangi seluruh wilayah di Indonesia, program pemerataan dan keterjangkauan untuk mengurangi ke­sen­jangan terhadap harga dan aksessibilitas energi, serta menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Salah satu program peningkatan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah di Indonesia ialah lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE). “Pemerintah akan menerangi ribuan desa yang belum berlistrik dan sulit dijangkau jaringan PLN menggunakan independent home solar system. Ini menggunakan APBN dan masyarakat tidak usah bayar,” ungkap Jonan, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM.

Menurut dia, pemerintah juga berkomitmen menargetkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23% dari keseluruhan kebutuhan energi nasional pada 2025, dan menggiatkan program penghematan energi dengan mengurangi 17% konsumsi energi rutin.

Berdasarkan riset Statistical Review of World Energy 2017 dari British Petroleum, konsumsi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia pada 2016 lalu tumbuh 7,1% atau terting­gi dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata 4,7%. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan hal tersebut, terutama mewujudkan target 23% pada 2025.

Di tengah upaya itu, Kementerian ESDM tetap tidak mengesampingkan upaya pemenuhan dan pemerataan akses energi bagi masyarakat luas. Langkah itu dilakukan antara lain lewat aksi mitigasi sektor energi di berbagai subsektor, di antaranya untuk subsektor energi
baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE) diwujudkan dengan memaksimalkan penggunaan energi bersih/energi terbarukan melalui sejumlah pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (angin), pembangkit listrik tenaga surya, PLT hibrida, PLT biomassa, biogas, biodiesel, dan penerapan mandatori manajemen energi (B20).

“Pemerintah, dalam hal ini Pak Jonan (Menteri ESDM Ignasius Jonan), sangat ingin EBT berkembang. Makanya beliau begitu seriusnya mencari tujuan akhirnya peningkatan EBT, yakni efisiensi energi dan energi yang ramah lingkungan,” ujar Dirjen EBTKE Rida Mulyana beberapa waktu lalu.

Jonan mengakui tugas utama pemerintah ialah memastikan energi yang dihasilkan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam paparannya mengenai capaian kinerja Kementerian ESDM  hingga akhir 2018, di Kantor Kementerian, Jakarta, awal Januari lalu, Jonan mengatakan energi berkeadilan terus dijadikan fondasi pengelolaan sektor ESDM, pembangunan infrastruktur menjadi titik berat penggunaan APBN di sektor ini.

Ia menjelaskan realisasi PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sektor ESDM pada 2018 mencapai Rp217,5 triliun, atau 181% dari target APBN 2018 (Rp120,5 triliun), dengan angka tersebut menyumbang 53,4% dari PNBP nasional.

Selain itu, anggaran ESDM 2018 sebanyak 54% diperuntukkan belanja infrastruktur rakyat, yang meliputi pembangunan jaringan gas kota, kit konverter elpiji untuk nelayan, lampu tenaga surya hemat ener­gi, hingga sumur bor untuk daerah sulit air.

Investasi sektor ESDM, kata dia, juga lebih baik jika dibanding dengan 2017. “Tahun ini mencapai US$32,2 miliar, naik dari 2017 yang mencapai US$27,5 miliar,” jelasnya.

Jonan menambahkan, tahun ini perizinan yang menghambat investasi juga terus dipangkas. “Penting mendorong investasi karena kita harapkan bisa mendorong menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya. Terkait dengan subsidi, imbuh Jonan, untuk 2018 totalnya Rp153,5 triliun, terdiri dari subsidi BBM/elpiji Rp97 miliar dan subsidi listrik Rp56,5 miliar. “Subsidi empat tahun terakhir angkanya dipangkas untuk belanja yang lebih produktif,” tandasnya. (E-25)