BTN Pacu Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Sektor Nonformal

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memacu pembiayaan perumahan di sektor nonformal dengan memfasilitasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi bagi sekitar 4.000 anggota Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut (PPRG).

Direktur Utama Bank BTN, Maryono, mengatakan langkah itu salah satu upaya perseroan memperluas akses KPR subsidi untuk para pekerja nonformal sebagai bentuk komitmen menyukseskan Program­ Sejuta Rumah.

“Pekerja nonformal yang menjadi sasaran kali ini ialah para pekerja di sektor jasa, yaitu pencukur rambut yang tergabung dalam Perhimpunan­ Persaudaraan Pencukur Rambut Garut,” katanya di sela Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan PPRG di Garut, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, BTN telah memfasilitasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso), pengemudi taksi yang bekerja di bawah naungan PT Blue bird Tbk (Bird), membantu program­ pembangunan rumah swadaya bagi guru honorer­ dengan program ABCG (akademisi, business,community, and government), serta mitra Go-Jek dan Grab mendapatkan KPR BTN Mikro. Maryono menjelaskan dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp4 juta per bulan, para pencukur rambut berpeluang mendapatkan pembiayaan KPR subsidi.

Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG dan terletak di Desa Sukamukti, Garut, itu untuk tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp130 juta. 

Perseroan akan membantu proses administrasi bagi komunitas pencukur rambut sebagai debitur yang layak menerima program KPR Subsidi. Selain itu, sesuai yang dijanjikan pemerintah, bunga KPR subsidi ditetapkan tetap sebesar 5% dengan uang muka minimal 1%.
“Jadi angsuran rumah yang akan dibayar debitur hanya sekitar Rp800 ribu dengan jangka waktu KPR maksimal 20 tahun,” urai Maryono.

Di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, yang hadir pada acara tersebut, BTN berkomitmen akan memperluas akses KPR, baik KPR subsidi maupun nonsubsidi ke seluruh lapisan masyarakat.  (Pol/AD/E-1)