Kesejahteraan Petani Terus Meningkat

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro menyatakan nilai tukar petani (NTP) November 2018 sebesar 103,12 atau naik 0,09% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani (lt) naik sebesar 0,26%.

Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (lb) turun sebesar 0,17%. “Kenaikan NTP pada November 2018 disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan, sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dibayar mengalami penurunan,” ujar Syukur mengutip pernyataan Kepala BPS Suhariyanto.

Syukur menjelaskan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

“Angka-angka rilis BPS ini menunjukkan arah pembangunan sektor pertanian sudah on the track (berada di jalur yang benar -red). Secara sederhana, bisa dikatakan pembangunan pertanian selama pemerintahan Jokowi-JK berhasil meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkas Syukur.

Sedangkan untuk mengetahui kondisi produksi komoditas pangan nasional, dapat dengan mudah dilihat dari angka inflasi pangan yang turun drastis dalam 4 tahun terakhir.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut inflasi pangan ini mencetak sejarah karena terendah selama 30 tahun terakhir. Pada 2013 lalu angka inflasi pangan Indonesia 11,35%. Dalam 4 tahun terakhir tepatnya 2017, inflasi pangan dapat ditekan maksimal di angka 1,26%.

Amran menjelaskan terkendalinya harga pangan tersebut dikarenakan pasokan produksi dalam negeri yang memadai, sehingga berkontribusi terhadap inflasi bahan makanan.

"Saya rasa belum pernah terjadi dalam 30 tahun terakhir. Ini sejarah inflasi pangan bisa mencapai 1,26%. Inflasi pangan lebih kecil dari nasional sebesar 3,6%," kata Amran.

Menurut dia menariknya meski angka inflasi turun, kesejahteraan petani meningkat. Ia menjelaskan peningkatan ini diraih karena disparitas harga berhasil ditekan, rantai pasok dipangkas.

"Langkah-langkah ini yang fokus kami lakukan secara masif. Sehingga kesejahteraan petani juga meningkat disamping rendahnya inflasi," ungkap dia. (OL-4)

Catatan : Berita ini merupakan hak jawab yang disampaikan oleh Kementan atas berita "BPK Perlu Audit Kementan" pada 7 November 2018, MI memuat pandangan Pengamat Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako yang menilai kenaikan anggaran Kementan harus diuji dengan output yang dihasilkan. Yakni peningkatan hasil produksi pertanian, terutama tanaman pangan. Rony juga mengingatkan, outcome kinerja pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas.

Demikian hak jawab dari Kementerian Pertanian telah dimuat.