MEMASUKI awal April, warga kelompok rumah tangga terpaksa merogoh kantong lebih dalam untuk membeli elpiji 12 kilogram. Sejak 1 April lalu, PT Pertamina kembali menaikkan harga elpiji 12 kilogram Rp666,67 per kilogram atau Rp8.000 per tabung.
Dengan demikian, harga elpiji 12 kg naik yang semula Rp134 ribu per tabung pada Maret silam menjadi Rp142 ribu per tabung. Namun, kenyataan di pasar berbeda. Harga baru liquified petroleum gas yang harus dibayar warga rata-rata Rp150 ribu/tabung, bahkan di Makassar mencapai Rp170 ribu/tabung.
Mencermati semakin mahalnya elpiji keperluan rumah tangga, pemerintah harus merealisasikan pembangunan infrastruktur gas di perkotaan. Selain harga gas yang lebih terjangkau bagi masyarakat, penggunaan gas di perkotaan juga bisa meredam terjadinya migrasi dari elpiji nonsubsidi 12 kg ke elpiji subsidi (tabung melon) 3 kg.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat pembangunan infrastruktur gas di perkotaan sudah menjadi tuntutan apalagi harga energi cenderung naik. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan secara pararel antara penyediaan elpiji dan pembangunan infrastruktur gas perkotaan.
"Harus dilakukan kebijakan paralel dengan keamanan pasokan elpiji tetap harus dijaga keberlanjutannya, tetapi untuk jangka menengah panjang pengembangan gas kota tetap harus berjalan. Nantinya, bila keduanya sudah tersedia, masyarakat sendiri yang akan menentukan pilihannya yang paling murah," jelasnya, kemarin.
Komaidi menilai pembangunan gas kota masih sangat dimungkinkan di wilayah selain Jakarta, terutama ke wilayah timur Indonesia.
Karena biaya infrastruktur yang mahal, disarankan agar pemerintah memulai dahulu pembangunan infrastruktur dasarnya.
"Bila infrastruktur dasar sudah tersedia, tentunya swasta akan berminat menindaklanjutinya," ujar Komaidi.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga berpendapat pemerintah harus memulai pembangunan infrastruktur gas perkotaan agar konsumen punya pilihan yang lebih baik ketimbang elpiji eceran. "Supaya masyarakat punya alternatif yang lebih murah," pungkasnya saat dihubungi terpisah.
Tutup kerugian Penaikan harga elpiji 12 kilogram yang terkesan diam-diam itu, menurut Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, sengaja dilakukan untuk menghindari penimbunan seperti yang terjadi pada penaikan harga sebelumnya.
"Kewajiban Pertamina untuk lapor ke pemerintah sudah kita lakukan. Kalau naik itu memang sebaiknya dilakukan segera mungkin, kalau tidak orang akan menimbun," ucapnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (2/4).
Dwi mengungkapkan penaikan harga elpiji nonsubsidi itu dilakukan untuk menutup kerugian yang dialami Pertamina dari penjualan BBM jenis premium.
Sebagai informasi, kerugian yang diperoleh perseroan dari penjualan premium mencapai Rp48 miliar per hari. Kerugian itu dihitung dari selisih harga jual premium dan harga keekonomian versi Pertamina yang mencapai Rp600 per liter. Total premium yang didistribusikan per harinya mencapai 80 juta liter.
"Kita melihat harga minyak dunia sudah naik sebagaimana yang terjadi. Mau enggak mau, kalau tidak dinaikkan, Pertamina akan mengalami rugi yang besar," imbuhnya. (Jes/Fat/LN/X-10)