Pemerintah Terus Dorong Terciptanya Kerja Sama Perdagangan Baru

PEMERINTAH terus mengepakkan sayap mencari pasar-pasar nontradisional potensial guna mendongkrak kinerja perdagangan.

Sejak awal tahun, Kementerian Perdagangan sudah merambah berbagai negara untuk menawarkan atau meningkatkan kerja sama yang tentunya akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

India menjadi negara tujuan pertama di 2018. Dalam kunjungan itu, total transaksi potensial yang disepakati sebesar US$2,16 miliar. Kemudian, perjalanan berlanjut ke Iran dimana total transaksi mencapai US$6,6 miliar.

Misi dagang pun masih terus berlanjut ke Selandia Baru, Bangladesh dan Taiwan.

Dalam tugas tersebut, pemerintah tentu tidak sekedar melakukan jual beli barang dan jasa dengan negara tujuan. Lebih jauh dari itu, pemerintah berupaya menciptakan perjanjian kerja sama baru yang akan memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Seperti saat ke Tunisia dan Maroko pada pertengahan tahun ini. Kemendag yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dalam misi dagang ke dua negara Afrika itu, langsung mengupayakan terciptanya kerja sama berupa Preferential Trade Agreement (PTA) dan akhirnya hal itu benar-benar terealisasi.

Walaupun saat ini masih dalam tahap perundingan, itu sudah menjadi capaian positif untuk dapat dilanjutkan dan dituntaskan tahun depan.

Untuk tahun ini, pemerintah telah merampungkan dan menandatangani Indonesia-Palestina PTA dan Indonesia-EFTA (IE) Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Rampungya pembahasan IE CEPA merupakan sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan selama kurang lebih delapan tahun.

Baca juga: Dry Dam Sukamahi dan Ciawi Untuk Atasi Banjir Jakarta

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Media Indonesia, Rabu (26/12), mengungkapkan tercapainya kesepakatan dengan empat negara anggota EFTA yakni Swiss, Lichtenstein, Norwegia dan Islandia akan mengangkat nilai dan kepercayaan diri Indonesia dalam perundingan-perundingan bilateral atau multilateral lainnya yang kini masih dibahas.

"Ke depannya, Indonesia masih memiliki jadwal untuk menyelesaikan berbagai kerja perjanjian dagang seperti dengan Mozambik, Kenya, Srilanka, Turki, Bangladesh dan Eurasia," ulasnya.

Adapun, dengan Australia, secara substansial, kerja sama yang dituangkan dalam Indonesia-Australia CEPA sudah rampung dan hanya tinggal ditandatangani saja.

Namun, realisasinya masih terganjal isu politik luar negeri yang dipegang kedua belah pihak.

"Isi perjanjiannya sudah lengkap. Legal scrubbing sudah. Translation sudah. Secara mendasar, semua sudah beres, tinggal ditandatangani saja. Itu Kementerian Luar Negeri yang mengatur. Kebijakan politik luar negeri ada di Menteri Luar Negeri. Kita harus ikuti itu," ujar Enggartiasto.

Untuk perjanjian-perjanjian yang telah dicapai, pemerintah akan fokus untuk melakukan sosialiasai kepada seluruh pelaku usaha di Tanah Air sehingga kerja sama yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan dengan optimal dan mendongkrak kinerja ekspor. (OL-3)