Tiongkok Investasi US$2 Miliar di Proyek Tol Laut

TIONGKOK menyatakan komitmennya berinvestasi US$2 miliar di proyek tol laut (sekitar Rp24 triliun dengan kurs 12.000 per dolar AS).

Hal ini dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

"Dua BUMN Tiongkok telah menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN Indonesia sebesar US$2 miliar. Saya harap segera direalisasikan," kata Franky yang menyertai kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Negeri Panda pada 26-27 Maret.

Menurut Franky, sebenarnya Indonesia menawarkan proyek tol laut kepada Tiongkok dan Jepang untuk mengembangkan Pelabuhan Malahayati, Belawan, Jambi, Tanjung Perak, dan Tanjung Mas.

Hanya, Tiongkok yang serius menanamkan modal di proyek tol laut.

Sebaliknya, Jepang masih perlu mendalami terlebih dulu proyek tol laut tersebut.

"Tiongkok tertarik dengan proyek tol laut karena negeri itu juga mengembangkan Jalur Sutera Maritim abad ke-21. Mereka ingin menyatukan kedua megaproyek itu," ujar Franky.

Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Deddy Priatna menyatakan selama lima tahun ke depan proyek tol laut membutuhkan total dana Rp699,9 triliun.

Dana tersebut dipakai untuk meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan senilai Rp243,6 triliun, pelayaran jarak pendek Rp7,5 triliun, fasilitas kargo Rp40,6 triliun, pelabuhan nonkomersial Rp198,1 triliun, pelabuhan komersial Rp41 triliun, transportasi multimoda Rp50 triliun, galangan kapal Rp10,8 triliun, pengadaan kapal Rp101 triliun, dan kapal patroli Rp6,04 triliun. (Media Indonesia, 1/4).

Peremajaan kapal
Selain mengembangkan 24 pelabuhan di seluruh Tanah Air untuk mendukung proyek tol laut, pemerintah segera membenahi trayek pelayaran di jalur pengumpan.

"Untuk itu dianggarkan dana Rp2 triliun. Kini kami mengkaji pelayaran rakyat di timur Indonesia," jelas Ketua Pelayaran Rakyat Universitas Hasanuddin Makassar Budimawan.

Budimawan menyatakan trayek tol laut di bawah jalur utama terdapat jalur kolektor atau pengumpul.

"Yang memungkinkan pelabuhan di jalur utama terhubung dengan daerah sekitarnya."

Menurut Budimawan, melalui proyek tol laut pemerintah ingin menekan biaya distribusi barang ke seluruh Nusantara.

Dalam survei Asosiasi Logistik Indonesia pada 2014, biaya distribusi barang melalui kapal laut sekitar Rp5,4 juta, menggunakan kereta api Rp6,4 juta, dan jika menggunakan truk Rp8 juta (lihat grafik).

Akan tetapi, sebagaimana dikeluhkan Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto, armada kapal nasional tidak efisien untuk menunjang distribusi logistik tersebut.

"Bukan karena kapal tidak layak, melainkan mahalnya biaya BBM. Dibanding Singapura, harga BBM kita hingga di atas US$100. Biaya kepelabuhanan juga tinggi karena banyak pungutan tidak resmi."

Kendati demikian, INSA tetap mengupayakan peremajaan kapal.

"Menurut Kementerian Perindustrian sekitar 21% dari kapal niaga nasional berusia 25 tahun," tandas Carmelita. (Mus/LN/PO/BB/RZ/FL/X-4)