Penggunaan Anggaran 2018 Lebih Tertib dan Terukur

 REALISASI belanja maupun indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga per 30 November tercatat telah mencapai 78,7% dari total pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp2.220,7 triliun pada 2018.

Tingkat realisasi itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Sepanjang tahun ini, anggaran belanja pemerintah pusat juga tumbuh 16,73% secara tahunan dengan capaian 84,2% dari pagu APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian positif itu tidak terlepas dari baiknya penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di 2018.

“Evaluasi terus dilakukan atas seluruh kinerja anggaran kementerian/lembaga melalui satker-satker yang dilakukan sepanjang tahun. Orientasi tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian Iebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran,” kata Sri Mulyani­ di Jakarta, Jumat (21/12).

Penumpukan pencairan anggaran tidak terjadi di akhir tahun. Hal ini karena adanya  Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT).

Melalui LLAT, efektivitas waktu atau periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme yang ditentukan menjadi jelas dan terorganisasi pada setiap tahapannya.

Melalui skema itu, pola pencairan anggaran mulai berubah sehingga merata di tiap triwulan. “Semua tahapan yang dilaksanakan secara teratur dan terencana membuat pemerintah menutup tahun anggaran 2018 dengan lancar,” tuturnya.

Tercatat, frekuensi revisi anggaran tahun ini juga  berkurang hingga 86% . Itu menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang.

Ketertiban penyampaian data kontrak juga meningkat drastis, yakni mencapai 78,04% dari 58,15% pada 2017.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker pun meningkat menjadi 80% dari 61% di 2017

“Angka angka ini menunjukkan bahwa anggaran 2018 tidak hanya terserap dengan lebih cepat atau tepat waktu, tetapi pencairan dan penanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur,” tandasnya. (Pra/E-1)