Pengendalian Impor Terus Digencarkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki neraca perdagangan ataupun transaksi berjalan yang berasal dari aliran modal. Strategi pengendalian impor akan terus dijalankan guna menahan makin melebarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Pemerintah, kata dia, telah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan impor, antara lain melalui ­program mandatori B20 dan kebijakan terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Kita juga akan menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendukung industri dalam negeri sehingga mereka mampu menghasilkan barang-barang tersebut,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (17/12).

Kemarin, BPS melaporkan nilai impor pada November 2018 mencapai US$16,88 miliar atau turun 4,47% jika dibandingkan dengan di Oktober 2018. Namun, sebaliknya naik 11,68% jika dibandingkan dengan di November 2017.

Penyebab impor pada November 2018 turun lantaran impor migas turun sebesar US$81,7 juta (2,80%) jika dibandingkan dengan di Oktober 2018. Impor nonmigas pun mengalami penurunan US$707,3 juta (4,80%) ketimbang bulan sebelumnya.

Penurunan impor migas dipicu turunnya nilai impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$20,8 juta (2,37%), hasil minyak US$28,2 juta (1,63%), dan gas US$32,7 juta (10,51%).

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, selama Januari hingga November 2018 nilai impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal mengalami peningkatan masing-masing sebesar US$3.012,5 juta (23,73%), US$23.011,3 juta (21,44%), dan US$5.418,2 juta (24,80%).

Dari sisi ekspor, secara kumulatif, ekspor Indonesia dari Januari hingga November 2018 mencapai US$165,81 miliar atau meningkat 7,69% ketimbang periode sama di 2017. Ekspor nonmigas mencapai US$150,15 miliar atau meningkat 7,47%.
Secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit US$2,05 miliar karena pertumbuhan ekspor tidak setinggi pertumbuhan impor.

Karena itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus bisa memastikan kebijakan menekan laju impor berjalan secara efektif. (Nur/E-1)