Pemerintah Harus Pastikan Kebijakan Tekan Laju Impor Efektif

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, mengatakan bahwa pemerintah harus bisa memastikan kebijakan untuk menekan laju impor yang telah dikeluarkan berjalan secara efektif. Hal itu mengingat neraca perdagangan pada November 2018 mengalami defisit.

"Pemerintah harus benar-benar mengupayakan agar kebijakan menahan laju impor bisa segera efektif," kata Piter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (17/12).

Baca juga: Penerbitan IUPK Freeport Tunggu KLHK dan Kemenkeu

Kebijakan yang dimaksud tersebut adalah program mandatori B20, kenaikan PPh impor terhadap barang konsumsi dan penundaan beberapa proyek strategis nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut, diperkirakan Piter, akan mulai berdampak pada triwulan 1 tahun 2019.

"Saya perkirakan sudah cukup berdampak pada triwulan 1 tahun 2019, khususnya kebijakan B20. Dengan catatan pemerintah perlu benar-benar mengupayakan tidak ada lagi kendala dalam penerapan kebijakan itu," katanya.

Terkait peningkatan ekspor sendiri, diakui Piter, hal itu tidak lah mudah. Pasalnya, produk ekspor Indonesia lebih didominasi oleh barang komoditas yang sangat dipengaruhi oleh naik turunnya perekonomian global.

"Sementara industri manufaktur kita tidak cukup berdaya saing untuk menembus pasar global. Kita memang kurang memacu sektor industri, terlena oleh kekayaan alam berupa tambang dan perkebunan," tambahnya.

Baca juga: Eratkan Koordinasi Demi Stabilitas Harga

Lebih lanjut, ia memperkirakan defisit neraca perdagangan pada Desember 2018 pun akan kembali tinggi. Pasalnya, kata dia, impor bahan konsumsi diperkirakan akan naik dengan adanya natal dan tahun baru.

"Sementara mendorong ekspor hampir mustahil ditingkatkan dalam waktu sebulan. Besar kemungkinan kita akan kembali defisit di Desember," pungkasnya. (OL-6)