Presiden Minta APBN 2019 untuk Program Prioritas

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk program prioritas.

"Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil. Jangan habis untuk rutinitas, untuk belanja birokrasi, belanja operasional tapi lupa kita mengukur dampaknya bagi kemanfaatan rakyat," ujar Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa 2019 kepada pimpinan kememterian dan lembaga serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Jokowi mengatakan, anggaran belanja negara 2019 ini tercatat Rp2.461,1 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga sebesar Rp855,4 triliun, non kementerian/lembaga sebesar Rp778,9 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun.

Ia kembali mengingatkan konsep money follow program dan jangan dihabiskan hanya untuk rapat hingga perjalanan dinas saja.

"Pastikan anggaran memberikan manfaat seluas-luasnya, artinya fokus pada outcome, bukan sekedar outputnya, untuk kegiatan yang utama, alokasi anggaran dominan bukan habis untuk kegiatan," tandasnya.

Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. Sementara dari sisi pendapatan negara ditetapkan sebanyak Rp2.165,1 triliun.

Semangat fiskal pada 2019, sambungnya, ialah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, APBN perlu dikelola secara sehat dan mandiri. Untuk itu, penggunaan APBN 2019 adalah untuk peningkatan kapasitas SDM, peningkatan daya saing, penguatan ekspor dan investasi, serta penguatan nilai uang.

Dalam mengelola APBN 2019, Presiden berharap baik menteri, kepala lembaga, maupun kepala-kepala daerah benar-benar berkoordinasi dan menghilangkan ego sektoral. Sambil memastikan semua anggaran berjalan baik, penggunaan anggaran dan kegiatan tetap perlu dievaluasi secara berkala.

“Pastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi. Jangan ada lagi penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark up, perbuatan menyimpan menyimpang," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Volume belanja negara yang meningkat sekitar 10% dari tahun sebelumnya diminta Presiden untuk dilakukan secara fokus untuk memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kemanfaatan yang dapat dirasakan rakyat Indonesia.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, posisi APBN 2018 per November cukup baik sebagai modal menghadapi situasi global pada 2019.

Ia mengakui 2018 bukan tahun yang mudah karena terdapat gejolak global yang dinamis. Namun, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga masih 5,17% dengan inflasi terjaga sekitar 3,2% dari asumsi 3,5% di 2018. Catatan positif lain pada 2018 adalah pendapatan negara yang tumbuh 18,2% pada akhir November

Padahal, nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp13.400, akhir November mencapai Rp14.260. Harga minyak yang diasumsikan 48 dollar AS per barrel, realisasi pada akhir November juga mencapai 68,6 dollar AS per barrel.

"Penyelenggaraan berskala internasional yang sangat sukses seperti Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-Bank Dunia telah mampu menciptakan reputasi yang sangat baik bagi Indonesia selain memberikan dampak ekonomi yang cukup positif," imbuhnya. (OL-4)