Kebijakan Satu Peta untuk Perencanaan Pembanguan yang Lebih Akurat

PEMERINTAH meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk menyediakan satu peta nasional yang valid dan akuntabel.

Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

“Kebijakan Satu Peta inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Nantinya, perecnanaan pembangunan akan lebih akurat lagi. Bukan hanya berdasarkan data tetapi juga mengacu pada peta yang detil,” ujar Presiden Jokowi saat meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12). 

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur pertanian. Dengan peta tersebut, pembangunan irigasi akan disesuaikan dengan letak bendungan. Sehingga tidak ada pembangunan yang tidak sesuai manfaat.

Penggunaan satu peta juga diyakini mampu menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Konsesi kepemilikan lahan juga akan terlihat secara menyeluruh.

"Misalnya Bu Sri Mulyani punya tanah di mana, ketahuan semua. Kalau Pak Ketua DPR punya lahan di mana, ketahuan semua. Tanah 10 meter persegi, 100 meter persegi, 1.000 meter persegi, semua akan kelihatan," ucap Presiden.

Baca juga: Presiden Temukan Banyak Tumpang Tindih Lahan dari Pembangunan Infrastruktur

Transparansi itu pula yang menurutnya membuat Kebijakan Satu Peta sempat sulit terealisasi.

Sedianya, Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

"Tapi ini tidak selesai bertahun tahun karena banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran dari mereka yang khawatir. Kalau saya sih tidak khawatir. Ya, jalan saja ini," tuturnya.

Dengan telah diluncurkannya Kebijakan Satu Peta, ia meminta seluruh Kementerian/Lembaga untuk memanfaatkan peta tersebut untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfataan lahan.

"Seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah perlu kerja sama untuk selesaikan isu tumpang tindih lahan. Semua harus bekerja sama, hilangkan isu sektoral," tegas Jokowi. (OL-3)