Pemerintah Bangun Infrastruktur tanpa Utang

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak membangun infrastruktur dengan utang. Menurut dia, ada beberapa skema pembiayaan untuk membangun infrastruktur yang dikembangkan pemerintah. Pernyataan Sri Mulyani menanggapi keinginan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Jika terpilih menjadi presiden Indonesia, Prabowo berjanji tidak akan mengunakan utang untuk membangun infrastruktur.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah bisa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga pembiayaan infrastruktur non-APBN (PINA) yang dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Jadi itu semua mekanisme, kalau menggunakan ekuitas, tidak utang. Kalau ada  infrastruktur yang sudah jalan, kemudian disekuritisasi dan kita bisa hasilkan dana dari itu, itu berarti kita bisa mendapatkan dana baru,” kata dia, kemarin.

Menurut Menkeu, sekuritisasi proyek infrastruktur melalui pasar modal akan menghasilkan dana baru untuk membangun infrastruktur lain. Dengan begitu, dana yang ada bisa terus digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menjaminkan infrastruktur yang sudah ada.

“Kalau equity financing, berarti ada yang punya modal, mereka masukkan. Biasanya swasta akan melihat apakah proyek infrastruktur yang dikembangkan bisa menguntungkan. Jika tidak, mereka biasanya akan meminta jaminan kepada pemerintah atau masuk dengan skema pinjaman pembiayaan lain yang tersedia.

“Kita menyiapkan banyak mekanisme. Poin saya (keinginan Prabowo) itu ide yang baik, kita hargai. Itu mungkin menimbulkan kemampuan financing yang kita butuhkan,” pungkasnya. (Nur/E-2))