Skema Pengadaan Beras Baru Akan Untungkan Petani dan Bulog

SKEMA pengadaan beras baru oleh Perum Bulog yang tidak lagi mempertimbangkan harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai sebagai langkah positif.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan penerapan skema pengadaan beras baru dapat mempermudah Bulog dalam melakukan penyerapan beras di tingkat petani. Pasalnya, perseroan kini dapat membeli beras petani dengan harga yang memuaskan kedua belah pihak.

Riset CIPS menemukan bahwa selama 2007-2015, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai 20,87% lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah yakni Rp3.700 per kg.

Ilman menyebutkan penetapan harga acuan baik di hulu seperti HPP dan di hilir dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sedianya wajib diiringi perbaikan total dalam struktur industri perberasan.

"Jika terus dilakukan harga acuan hanya akan menekan petani dan para pelaku usaha seperti pedagang pasar," ujar Ilman melalui keterangan resmi, Kamis (6/12).

Jika pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti HET dengan menekan margin, maka yang akan terjadi adalah tidak ada pelaku pasar yang akan menjual beras domestik. Bukan tidak mungkin pengusaha penggilingan padi kecil dan menengah juga akan berhenti berproduksi. Masalah-masalah tersebut berpotensi merusak industri peeberasan di Tanah Air.

“Langkah yang perlu dipastikan saat ini bukan fokus pada penyerapan dan penetapan harga acuan, tetapi bagaimana membantu petani meningkatkan produktivitas ditengah kondisi cuaca yang tidak menentu," ucapnya. (OL-4)