DPR Minta Pergantian Direksi BUMN Dikonsultasikan

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI menginginkan pergantian direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan mereka. Poin tersebut yang menjadi salah satu yang masuk dalam revisi UU BUMN. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana.

"Komisaris dan direktur utama harus profesional," kata Azman saat dihubungi, Rabu (5/12).

Hanya saja, Azman mengatakan bahwa pemilihan komisaris dan direktur utama tersebut hanya sebatas konsultasi dengan DPR, bukan dilakukan fit and proper test.

Konsultasi tersebut dilakukan agar orang-orang yang menduduki posisi sebagai komisaris atau direktur utama memiliki kompetensi dalam mengelola perusahaan BUMN ke depannya.

"Setelah (komisaris atau direktur utama) fit and proper test di kementerian, kemudian dikonsultasikan ke DPR. Kalau DPR ngga setuju, kita kembalikan. Apakah orang ini bekas tim sukses atau tidak. Paling tidak kementerian bisa lebih berhati-hati," terangnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah mengatakan bahwa memang akan ada fit and proper test dalam penunjukan direktur utama BUMN. "Pemerintah ajukan nama, lalu kita fit and proper test, nanti akan keluar satu nama," katanya.

Fit and proper test dilakukan, kata Inas, untuk mencegah terjadinya bongkar pasang direksi BUMN sebagaimana yang dilakukan beberapa waktu belakangan ini.

"Pertamina udah tiga kali bongkar pasang. Harus jelas pemberhentiannya, dikomunikasikan, kan pengawasan ada di DPR, kenapa diganti? Itu salah satunya kita ingin. Jangan ngga suka, ganti, ngga suka, ganti," pungkasnya. (OL-6)