Reaktivasi ATI Dorong Swasta Terlibat Bisnis Tol

ASOSIASI Jalan Tol Indonesia (ATI) kembali dihidupkan setelah berhenti selama 20 tahun untuk melibatkan kembali sektor swasta dalam bisnis industri tol.

Dengan begitu, diharapkan ke depannya bisnis jalan bebas hambatan itu tidak hanya didominasi badan usaha milik negara (BUMN), tapi juga oleh perusahaan swasta.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dalam pengukuhan pengurus ATI periode 2018-2023 di Jakarta, Rabu (512).

Basuki mengatakan ada skema mengenai pengelolaan industri jalan tol yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami selalu menawarkan kepada swasta lebih dahulu. Kalau swasta tidak bisa masuk, kami tawarkan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kalau tidak bisa juga, baru ditugaskan BUMN. Kalau masih tidak bisa juga, baru mengandalkan APBN,” jelas Basuki.

Basuki menerangkan, selain ingin mendorong keterlibatan private sector, pemerintah juga berharap ATI dapat membantu pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan di dalam bisnis jalan tol, terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kami harap ATI dapat terus menjadi mitra positif pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan, bisa saling membantu karena ini berkaitan dengan kebijakan publik, pelayanan masyarakat. Saya pasti tidak bisa ambil keputusan sendiri tanpa ­didiskusikan dengan mitra ATI ini,” ujar Basuki.

Ketua Umum ATI 2018-2023 Desi Arryani mengatakan para pelaku industri tol sejauh ini terus berupaya untuk menyelesaikan proyek yang tengah digarap. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
“Dalam waktu dekat, Trans-Jawa tersambung sampai Banyuwangi. Begitu juga dengan Trans-Sumatra,” ucap perempuan yang juga menjabat Direktur Utama PT Jasa Marga itu.

Selain pembangunan, berbagai inovasi dan revitalisasi bisnis tol juga dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan cashless atau nontunai saat pembayaran yang bermuara pada multilane free flow. (Pra/E-25)