Pemerintah Siapkan Strategi untuk Pembiayaan APBN 2019

PEMERINTAH telah menyusun strategi pemenuhan pembiayaan utang APBN 2019 yang komprehensif dan bersifat hati-hati (prudent). 

Dalam APBN 2019, pembiayaan utang netto telah ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan angka dalam APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun.

"Pembiayaan tersebut direncanakan akan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan dalam denominasi Rupiah, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman," bunyi rilis yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Selasa (4/12).

Penerbitan SBN secara bruto untuk tahun 2019 memcapai Rp825,70 triliun, menurun dibandingkan target pada APBN 2018 sebesar Rp856,49 triliun. Adapun SBN secara netto untuk tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp388,96 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan target APBN 2018 sebesar Rp414,52 triliun.

Baca juga: Pasar Global Menguat karena Harapan Perdamaian Dagang

Pembiayaan tahun 2019 tersebut akan dipenuhi melalui, pertama, Lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang masing-masing akan diadakan sebanyak 24 kali.

Kedua, mekanisme non-lelang yang akan dilakukan melalui metode bookbuilding untuk penerbitan SBN ritel dan penerbitan SBN dengan metode Private Placement berada dalam kisaran 22% hingga 24% dari SBN bruto.

Ketiga, penerbitan SBN valas yang direncanakan dalam kisaran 14% hingga 17% dari SBN bruto serta dapat disesuaikan dengan potensi sumber pembiayaan lainnya dan kebutuhan pembiayaan.

SBN valas tersebut akan diterbitkan sebagai komplementer untuk menghindari crowding out di pasar domestik serta menjaga keberadaan di pasar modal internasional.

Keempat, fleksibilitas pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan APBN yang tetap dijalankan pemerintah dalam rangka mengantisipasi kondisi pasar keuangan yang cenderung rentan.

Kelima, melalui pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri yang berfungsi sebagai pelengkap baik dalam bentuk pinjaman program maupun pinjaman proyek.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 Indonesia akan mendapat bantuan pinjaman dari beberapa mitra lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, yang ditujukan untuk pembangunan daerah yang terkena bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah. (OL-3)