Pengembangan Hunian di Bali Harus Perhatikan Kearifan Lokal

REAL Estat Indonesia diminta tetap memperhatikan kearifan lokal dalam mengembangkan hunian di 'Pulau Dewata'. "Khususnya terkait dengan hunian vertikal, itu harus dikaji dulu karena kita di Bali ada desa adat agar jangan sampai nanti menjadi masalah karena ada aturan adat," kata Gubernur Bali Wayan Koster pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, kemarin.

Menurut orang nomor satu di Bali itu, pembangunan 'Pulau Dewata' ke depan akan dilaksanakan secara terintegrasi, satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu kebijakan, dan satu tata kelola (one island one management) sebagai respons terhadap desakan perkembangan wilayah yang cenderung kapitalistik dan propasar.

"Kebijakan ini juga merupakan upaya untuk merespons adanya degradasi budaya spiritual dan degradasi ekologi di Provinsi Bali. Dengan konsep one island one management, diharapkan sektor properti akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan bidang usaha pariwisata," ucapnya.

Untuk itu, Koster berharap dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait dengan properti seperti program sejuta rumah, program pembiayaan perumahan, dan paket kebijakan ekonomi akan memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan investasi swasta khususnya pada sektor properti.

Di sisi lain, dia juga menyoroti permasalahan mendasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah karena masalah kemampuan atau daya beli yang masih sangat terbatas. Di samping itu, tingginya tingkat suku bunga kredit untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah.

"Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakan pembiayaan perumahan dengan memberikan subsidi perumahan seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), pembiayaan swadaya mikro perumahan (PSMP) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT)," ujar Koster.

Sementara itu, ketua panitia Made Indrawan menyampaikan kegiatan Rakerda REI dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang evaluasi organisasi dalam setahun perjalanannya dan menyiapkan rencana kerja di tahun berikutnya.

Rakerda tahun ini mengambil tema Mempererat sinergi pemerintah daerah dan perbankan bersama DPD-REI Bali dalam mewujudkan perumahan rakyat". Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penganugerahan penghargaan kepada Ketua Kehormatan REI Bali yang diserahkan Gubernur Bali.