Antisipasi 'Gencatan Senjata' AS-Tiongkok , Indonesia Harus Disiplin Permintaan Domestik

PERTEMUAN Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jin Ping dalam forum G20 di Argentina menghasilkan kesepakatan 'gencatan senjata' sementara selama 90 hari atau sekitar 3 bulan, hingga masing-masing negara mendapat titik tengah.

"Dalam 90 hari mungkin kita bisa berharap terjadi kesepakatan untuk hal yang lebih fundamental, yaitu masalah property right, dan teknologi digital. Namun mulai tahun ini terlihat bahwa multilarism mulai kurang penting. Sehingga orang/negara harus berhubungan langsung bilateral. Artinya, kepastian dalam mekanisme diskursus settlement menjadi sangat tidak ada," ujar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani merespons terkait kesepakatan tersebut dalam CEO Networking di Jakarta, Senin (3/12).

Baca juga: Skema KPBU-AP Dukung Pembangunan Jalan Trans Papua

Untuk Indonesia, kata dia, perlu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi terjadinya downside risk dari ketidakpastian tersebut. Sebab, sambung Srimul, kepastian meredanya perang dagang masih temporer hanya 90 hari.

Downside risk dari G20 ditujukkan proyeksi pertumbuhan dunia di tahun 2019 oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang turun dari 3,9% ke 3,5%, serta IMF yang mengkoreksi turun pertumbuhan dunia dari 3,9% ke 3,7%.

"Maka 2019 kemungkinan pertumbuhan dunia tidak sekuat 2018. Walaupun di 2018 telah banyak ketidakpastian. Artinya, untuk Indonesia sebagai ekonomi besar bisa memanfaatkan permintaan domestik menjadi buffernya. Maka kita perlu menjadi bahwa domestic demand harus cukup kuat dan disiplin di dalam situasi eksternal yang naik risikonya," tandasnya.

Permintaan domestik terdiri atas konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. Untuk 2018, dalam APBN dari sisi fiskal dijaga baik untuk digunakan sebagai ancang-ancang melihat ketidakpastian di 2019.

"Maka kita harus melakukan antisipasi. Kehati-hatian adalah kunci dari fleksibilitas. Dalam neraca keuangan kita harus pastikan membuat ruang fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian," tukas Sri Mulyani. (OL-6)