Kementan Jangan lagi Intervensi Data BPS

LANGKAH Kementerian Pertanian yang mengecek ulang luas baku sawah sebagaimana yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak tepat.

Mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengimbau Kementan tidak mengintervensi terhadap data luas baku sawah yang telah dirilis BPS.

“Menghitung, verifikasi data itu bukan tugas pokok dan fungsi Kementan. Data itu tupoksi BPS. Sesama badan negara semestinya saling menghargai,” ujar Anton kepada Media Indonesia,  Jumat (30/11).

Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman mengatakan pengecekan hanya dilakukan dengan memfoto luas sawah. Dia beralasan langkah itu dilakukan guna memastikan data terbaru BPS tidak salah sehingga akhirnya berimbas pada pengurangan alokasi subsidi pupuk dan pemberian benih kepada petani.

Langkah itu sama saja seperti mengulang kejadian sebelumnya, yakni Kementan menggunakan perhitungan anggaran berdasarkan data yang dimilikinya.  

Sementara itu, di sisi lain, karut-marut mengenai pengelolaan pertanian oleh Mentan Amran telah membuat sejumlah pihak mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo guna memecat Amran Sulaiman dari posisi Mentan. Direktur Eksekutif Pataka Yeka Hendra Fatika menyerahkan Petisi Ragunan yang diteken puluhan orang dari kalangan organisasi, komunitas peternak, dan petani kepada Ombudsman RI,   Jumat (30/11)

 . “Kami 20 orang mewakili organisasi dan individu meneken Petisi Ragunan. Kami menilai telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang dibuktikan BPS. Atas dasar itu, kami meminta presiden hentikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai konsekuensi logis.” kata Yeka dalam konferensi pers yang didampingi oleh Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih.

Yeka menilai, pernyataan surplus beras yang disampaikan Amran tidak terbukti dengan data BPS. Bahkan, Yuke melihat perbedaan data beras antara Amran dan data BPS pada 2018 mencapai 43 %. Akibat pembohongan data ini, petani, peternak, dan kementerian terkait, salah melihat kondisi dan mengambil kebijakan perberasan saat ini. Alamsyah mengatakan pihaknya akan menyampaikan kondisi data pangan ini kepada Presiden Jokowi. (Pra/E-1)