Darmin Sebut Ada Ruang Rupiah Menguat ke Rp13 Ribu

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Rupiah mempunyai ruang untuk menguat ke kisaran angka Rp13 ribu per dolar Amerika Serikat. Dengan catatan, kata dia, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok mereda dengan adanya pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Tiongkok Xi Jinping dalam KTT G20 di Argentina.

"Kalau Trump ketemu Xi Jinping (dalam KTT G20), walaupun tidak hebat bener, tapi ada peredaan. Mestinya masih punya ruang untuk menguat rupiahnya, masih bisa tembus ke arah Rp13 ribu," kata Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (30/11).

Baca juga: Kebijakan B20 Perlihatkan Hasil Positif

Penguatan mata uang garuda ini, dikatakan Darmin, seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental perekonomian. Jika Rupiah menguat, terang dia, itu akan membuat aliran modal akan lebih banyak lagi masuk ke Indonesia.

"Sehingga transaksi modal dan finansial itu bisa mengimbangi defisit transaksi berjalan. Maka kita mestinya akan mengarah ke fundamental yang baik," kata Darmin. Karena itu, sambungnya, ke depannya defisit transaksi berjalan harus benar-benar ditekan.

Baca juga: Perkuat Sistem Perkarantinaan untuk Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian

Adapun terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah, Darmin mengakui bahwa itu membutuhkan waktu untuk menarik aliran modal masuk. Adapun salah satu isi paket kebijakan tersebut adalah peraturan mengenai devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam.

"Itu sebabnya, kita buat supaya masuk dia (devisa hasil ekspor untuk) sumber daya alamnya. Tinggal kita lihat apakah perang dagang (Amerika-Tiongkok) ini menguat atau mereda," katanya.

Jika perang dagang Amerika-Tiongkok mereda, kata Darmin, relokasi investasi dari Tiongkok tidak akan banyak masuk ke negara-negara di ASEAN. Namun, jika ketegangan perang dagang semakin besar, relokasi investasi tersebut akan cukup banyak masuk ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. (OL-6)