Presiden Tak Ingin Ada Penumpang Gelap dalam Divestasi Freeport

PRESIDEN Joko Widodo tidak ingin ada penumpang gelap dalam pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia. Penumpang gelap yang dimaksud adalah orang-orang yang meminta saham dalam proses penyelesaian divestasi saham tersebut. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe usai ratas di Kantor Presiden.

"Presiden menekakan kita harus hati-hati untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas," katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11).

Baca juga: Presiden Minta Pelaksanaan Divestasi Freeport Dipercepat

Lukas mengakui bahwa tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab meminta saham dalam penyelesaian divestasi Freeport tersebut. "Presiden tidak menginginkan seperti itu. Proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk dengan cara seperti itu," katanya.

Lebih lanjut, Lukas pun menekankan bahwa pemerintah sangat berpihak kepada masyarakat Papua dalam percepatan proses divestasi saham Freeport ini. Maka itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika pun mendapatkan 10% saham.

"Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika akan memiliki 10% saham. Tentu Presiden menegaskan kita kawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau perintahkan, sebelum mengakhiri Desember 2018, negosiasi kita untuk 51% sudah selesai," pungkasnya. (OL-6)