Presiden Minta Pelaksanaan Divestasi Freeport Dipercepat

PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta kepada jajaran di kabinetnya mengenai laporan perkembangan pelaksanaan divestasi PT Freeport yang perlu segera dituntaskan.

"Saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat," kata Jokowi, Kamis (29/11).

Adapun sejumlah hal yang perlu diselesaikan, antara lain penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, perubahan status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Permasalahan lainnya, adalah mengenai kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dan juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti dan stabilitas investasi.

"Saya minta semua tahapan proses divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final, kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung," tegas Jokowi.

Jokowi menilai penyelesaian pelaksanaan divestasi PT Freeport tersebut menjadi penting lantaran iu merupakan langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang strategis ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa sudah ada beberapa tahap proses divestasi PT Freeport yang sudah bisa dituntaskan, antara lain sales and purchase agreement dan share subscription agreement. (OL-4)