Bulog Siap Beli Beras tanpa HPP

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Perum Bulog siap menanggung risiko dengan meniadakan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam menyerap beras petani. Hal itu menjadi  bagian dari skema baru penyerapan ca-dangan beras pemerintah (CBP).

Karena Bulog siap menanggung risiko itu, Darmin meng-akui pihaknya pun sepakat untuk meniadakan HPP.

“Kita sepakat meniadakan harga patokan pembelian, ya kita sepakat karena Bulog bilang, saya berani,” kata Darmin di Hotel Bidakara, Jakarta,  Rabu (28/11).

Dengan adanya skema CBP yang baru ini, Bulog bisa me-nyerap beras petani berapa pun harganya. “Kalau harga lagi mahal, dia (Bulog) beli mahal. Kalau harga lagi murah, dia beli murah,” katanya.

Lebih lanjut, Darmin menyampaikan, dengan skema baru penyerapan CBP ini pemerintah akan memperhitungkan selisih biaya dalam setiap pembelian, penjualan, ataupun operasi pasar. Selisih itu yang nantinya diganti APBN agar Bulog tidak rugi.

Menurut rencana, skema baru penyerapan CBP tersebut akan mulai diberlakukan tahun depan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan mekanisme anyar itu menjadi solusi dari minimnya penyerapan CBP yang rendah.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan serapan harian Bulog mencapai 27.000 ton per hari, tapi realisasinya hanya rata-rata 4.000 ton per hari. Dengan mekanisme itu, diharapkan serapan dan stok CBP akan lebih banyak.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan pihaknya siap menjalankan tugas dengan sistem baru itu. Dengan skema pembelian baru itu, Bulog akan diberikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun.

Di sisi lain, pengamat pertanian Khudori pesimistis skema itu dapat mendongkrak kinerja Bulog dalam menyerap beras petani. Pasalnya, sejak awal didirikan, Bulog tidak didesain untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan beras swasta. (Nur/Pra/E-1)