Gubernur Sulsel Minta Pengendalian Inflasi Daerah Harus dari Hulu ke Hilir

GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta semua pihak terkait turut menangani inflasi dimulai dari hulu ke hilir, agar persoalan dapat diketahui lebih komprehensif dan mencari solusi. Hal itu diungkapkannya saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Pemrov Sulsel, Selasa (27/11).

"Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pengendalian inflasi di Sulsel, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas," kata Nurdin.

Baca juga: Tekan Harga Beras, Operasi Pasar Akan Tetap Berjalan

Ia menjelaskan, jika inflasi terjadi karena kenaikan harga pokok, yang disebabkan adanya distorsi antara persediaan bahan pokok dengan kebutuhan masyarakat. Tapi ia juga berharap agar inflasi tidak hanya melihat dari sisi pasar saja, tetapi dimulai di sektor produksi, atau penyebab kenaikan harga.

"Belum lagi harga ditingkat petani dan pedagang yang jauh berbeda. Data yang valid sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat. Dan jujur saja kita belum punya data base tentang pangan, tentang komoditas kita," keluh Nurdin.

Hal serupa diakui Dwityapoetra S Besar, Direktur Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel. Menurutnya, jika berdasarkan komoditas, maka inflasi terutama berasal dari beras, daging ayam ras, ikan bandeng dan ikan cakalang.

"Itu terjadi lantaran harga beras misalnya, mengikuti harga tertinggi dan dipengaruhi daerah lain seperti DKI Jakarta. Sedangkan untuk ikan, penyebab kenaikan harga ikan, lantaran pasokan penurun yang dipengaruhi oleh cuaca," jelas Dwityapoetra.

BI pun menjelaskan strategi pengendalian inflasi jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, akan mendorong percepatan dan efektivitas pasar induk beras Parepare dan membangun kerja sama antardaerah. Untuk jangka menengah dan panjang, harus disusun komoditas dan neraca pangan, lalu efektifkan BUMD, koperasi dan atau BUMDes.

"Tentu tidak lupa membuat roadmap pengendalian inflasi, alokasi anggaran APBD dan pendirian pasar induk sayur," pungkas Dwityapoetra.

Berdasarkan data Badan Pusta Statistik (BPS), inflasi indeks harga konsumen di Sulsel 2018 sebesar 3,69% (year over year / yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 3,16% (yoy) dari target capain 3,5 + 1% (yoy). (OL-6)