BPS Tetap Objektif Sajikan Data

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menegaskan bahwa pihaknya dalam menyajikan data, baik mengenai pangan maupun kemiskinan, akan tetap independen dan objektif.

Ia menilai sebuah hal yang wajar bila para kandidat presiden menggunakan data-data ekonomi untuk kepentingan mereka di tahun politik.

“BPS akan tetap independen dan objektif,” kata Suhariyanto dalam Workshop Peningkatan Wawasan Statistik kepada Jurnalis yang digelar di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dalam menyajikan data, kata dia, pihaknya akan menyampaikan sebagaimana yang ada di lapangan, apakah itu sebuah pencapaian ataupun pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah.

Untuk diketahui, angka kemiskinan sempat menjadi bahan perbincangan elite politik. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, misalnya, pernah menyebut 99% orang ­Indonesia hidup pas-pasan. Angka itu, klaim Prabowo, ­diambil dari data Bank Dunia. Namun, Bank Dunia membantah hal itu.

Di sisi lain, pihak ­pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada Maret lalu hingga satu digit, yakni 9,82%. Angka itu sebagaimana yang disampaikan pihak BPS.

Menurut Suhariyanto, penurunan pada data kemiskinan per Maret 2018 itu sebenarnya setara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

BPS, kata dia, juga mengungkapkan sejumlah hal yang sebenarnya perlu diperhatikan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti disparitas antara desa dan kota yang masih lebar. “Jadi ketika kita baca data statistik, harusnya jauh lebih utuh, tidak hanya me-refer ke 9,82 %, tapi juga dilihat kenapa bisa menurun. Atau masih ada PR-PR yang tadi,” tuturnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan isu yang menjadi perdebatan jelang Pemilu 2019 bukan lagi isu SARA, melainkan lebih menyasar pada isu ekonomi.

“Masyarakat berdialektikanya di grup Whatsapp bicaranya data ekonomi, yang jadi sasaran tembak itu BPS,” ujarnya.

Karena itu, kata Bhima, di tengah perang data jelang Pemilu 2019 ini dibutuhkan kerja sama baik dari BPS, media massa, maupun masyarakat untuk melakukan klarifikasi. BPS, menurut Bhima, harus tetap konsisten menjaga sumber daya manusianya bebas dari kepentingan politik hingga ke level verifikasi data.

“BPS juga perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan media massa yang tepercaya. Harapannya, begitu ada pihak yang memanipulasi data BPS, langsung diklarifikasi.”