Indef Sambut Positif Langkah Pemerintah Tidak Terbitkan Surat Berharga Negara

PENELITI Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menyambut positif langkah pemerintah yang tidak akan menerbitkan surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) di sisa akhir tahun 2018. Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa berisiko bila surat berharga negara diterbitkan.

"Kita sambut positif. Pemerintah menyadari bahwa beban menerbitkan SBN, apalagi dalam valas, itu risikonya besar. Kemudian, beban pembayaran bunga utang juga membuat ruang fiskal makin sempit," kata Bhima saat ditemui di sela-sela Workshop Peningkatan Wawasan Statistik kepada Media, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/11).

Langkah pemerintah tersebut, kata Bhima, patut diapresiasi di tengah likuiditas perbankan yang agak ketat saat ini. Jika pemerintah menerbitkan SBN di sisa akhir tahun ini akan ada perebutan likuiditas baik pemerintah, bank maupun perusahaan swasta.

Bhima menyampaikan rasio likuiditas atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan sudah mencapai 94%. Itu kemudian akan membuat bank berlomba-lomba menaikkan bunga simpanan.

"Imbasnya kalau bank berlomba-lomba naikin bunga simpanan untuk menjaga likuiditas karena LDR-nya makin ketat, yang kena adalah pelaku usaha karena bunga kreditnya akan menjadi mahal," katanya. Kemudian, sambung Bhima, kalau SBN diterbitkan, sambungnya, deposan akan menarik uang dari bank untuk membeli SBN.

Tak hanya itu, kata dia, di sisa akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 banyak perusahaan swasta juga akan menerbitkan obligasi untuk mencari pendanaan. "Jadi perebutannya ada tiga, bank, pemerintah dan perusahaan swasta," ucapnya.

Memang, dikatakan Bhima, penerbitan SBN di akhir tahun biasanya dilakukan untuk mengantisipasi penerimaan pajak di awal tahun yang belum terlalu tinggi. Pasalnya, pemerintah harus membiayai belanja operasionalnya terutama untuk gaji PNS.

"(Pembatalan penerbitan SBN) Ini lebih tuntutan untuk melihat likuiditas dan khawatir kalau likuiditas terjadi perebutan yang berlebihan, sektor riil tidak terlalu tumbuh, imbasnya pertumbuhan ekonomi mungkin di kuartal I 2019 yang akan dikorbankan. Sekarang adalah saatnya pemerintah yang berkorban," pungkasnya. (OL-4)