Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKEREKNYA suku bunga deposito dan kredit perbankan akibat kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate tidak bisa terhindarkan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta perbankan melakukan pe-naikan suku bunga secara terukur. Dia meyakini bahwa likuiditas masih cukup longgar sehingga tidak perlu panik untuk menaikkan suku bunga.
“Tidak apa-apa (bank sudah menaikkan suku bunga). Kami minta perbankan menaikkan bunga juga lebih secara terukur. Meningkatkan efisiensi lebih prioritas daripada menaikkan suku bunga. Ini otomatis kompetisi akan terjadi,” ujar Wimboh di Jakarta, Jumat (23/11).
Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan persoalan likuiditas pada perbankan kali ini lebih pada masalah pendistribusian yang tidak merata antarbank. Karena itu, BI merevisi porsi besaran giro wajib minimum yang diserahkan perbankan.
Pemenuhan giro wajib mi-nimum yang selama ini pada porsi averaging (rerata) yang diserahkan dalam dua minggu sebesar total 2% menjadi 3% dari total GWM primer yang sebesar 6,5%. Dengan demikian, porsi jumlah GWM yang wajib diserahkan bank tiap hari menurun dari 4,5% menjadi 3,5% dari total dana pihak ketiga. “Jadi ada sekitar Rp4,5 triliun nilai tambahan sehingga menjadi lebih leluasa untuk perbankan,” jelas Dody, pekan lalu.
Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pengaruh dari kenaikan bunga acuan sebenarnya sudah mulai terasa di pola konsumsi masyarakat yang menahan untuk membeli properti lewat KPR, serta kredit kendaraan bermotor yang juga melambat.
Bank juga lebih berjaga-jaga di tengah bunga kredit yang mahal. Maka mereka akan sangat selektif memilih calon debitur dengan risiko kredit yang rendah.
“Perang suku bunga bank mencapai puncaknya dalam satu hingga empat bulan ke depan. Tidak hanya berebut dana simpanan sesama perbankan, tapi juga dengan perusahaan dan pemerintah,” jelas Bhima.
Apalagi biasanya pemerintah menggenjot penerbitan SBN untuk frontloading kebutuhan belanja awal tahun. “Perangnya akan sangat brutal. Saat ini saja rata-rata LDR bank sudah 94%. Untuk bank yang modalnya cekak situasi ini repot,” tukas Bhima.(Try/E-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved