Perbaikan Data Perlu Dilanjutkan

PEMERINTAH dinilai melakukan penyelamatan anggaran negara terkait dengan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang luasan sawah.

Perbedaan data luasan sawah BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencapai 1 juta hektare (ha) berpotensi menciutkan anggaran Kementan ke depan.

Perbaikan data pertanian  diyakini dapat membuat sektor pertanian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

“Ini yang ke depannya harus kita pikirkan. Apakah akan berhenti di padi atau kita akan lanjutkan ke komoditas­ yang lain karena kalau melihat jagung, overestimasi datanya itu lebih gila lagi,” ujar pengamat kebijakan beras sekaligus dosen FEB UI Mohamad Ikhsan di Jakarta,
Kamis (22/11).

Pemerintah tentunya ingin merampungkan seluruh polemik data pangan sekalipun, dalam mendapatkan data akurat  dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Untuk komoditas beras saja, pemerintah harus merogoh kocek sebesar Rp60 miliar. Namun, menurut Ikhsan, biaya itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan manfaat besar yang akan didapat.

“Ini menang persoalan biaya juga, tetapi coba kita lihat beras. Pemerintah keluarkan uang Rp60 miliar untuk benahi data. Hasilnya, kita temukan ada oversetimasi luas baku sawah. Berapa banyak uang negara yang diselamatkan dari temuan itu. Kita bisa hemat anggaran untuk pupuk, benih, dan lain-lain,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden itu.

Ia mengatakan sudah semestinya pemerintah membenahi semua komoditas pangan strategis agar orientasi belanja Kementan juga berubah.

Evaluasi kinerja
Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Yeka Hendra Fatika mengatakan penyimpangan sebesar itu mengindikasikan perencanaan­ dan pelaksanaan program strategis Kementan sangatlah buruk sehingga menghancurkan marwah besar institusi itu sendiri.
Berdasarkan berbagai data tersebut, ia bersama para pemangku kepentingan lainnya di sektor pertanian itu menyimpulkan perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertanian.

“Telah terjadi pembohong an data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perwakilan berbagai organisasi dan asosiasi petani tersebut meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Menteri Pertanian,” ujar Yeka.

Perihal tersebut disepakati dalam Petisi Ragunan yang ditandatangani 20 pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Agropreneur jagung dari Lombok Dean Novel juga berpandangan sama. Ia melihat pemerintah dalam hal ini Kementan terlalu asyik sendiri dengan kebijakan yang dibuat yang dalam pelaksanaannya menyulitkan para petani.

Adapun Mulyono Makmur dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia  (Perhiptani) menilai saat ini kondisi pertanian Indonesia karut- marut karena pemimpinnya gagal paham.

Di Malang, Mentan Amran Sulaiman mengemukakan target besar yang ingin dicapai  Indonesia  saat ini ialah mewujudkan negeri ini menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. “Untuk mewujudkan mimpi sebagai lumbung pangan dunia ini, kita tetapkan peta jalan program prioritas target swasembada 11 komoditas pangan strategis,” ujarnya. (Ant/E-1)