Kebijakan DNI Dikritisi, Bappenas Sebut Ada Miskomunikasi

Hal itu disampaikan Bambang saat menanggapi adanya protes dari kalangan pengusaha yang mengatakan bahwa pemerintah tidak meminta masukan dari dunia usaha terkait relaksasi DNI 2018.

"Yang saya tangkap, itu ada miskomunikasi. Jadi, penjelasan mengenai kebijakan DNI yang terakhir yang disampaikan Pak Menko (Menko Perekonomian) itu ada yang mungkin kurang lengkap dan ada salah interpretasi," kata Bambang kepada awak media, Jakarta, Kamis (22/11).

Ia menyampaikan bahwa relaksasi DNI yang dilakukan pemerintah itu bukan berarti membuka investasi asing bisa langsung masuk ke sektor UMKM misalnya. Pasalnya, kata dia, regulasi telah mengatur bahwa investasi asing minimal Rp 10 miliar.

"Saya yakin akan ada komunikasi yang lebih jelas lagi dari pihak pemerintah melalui Menko Perekonomian (Darmin Nasution), Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto) untuk menegaskan bahwa ini bukan upaya untuk merugikan UMKM," katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hanya ada empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok "dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi". Untuk diketahui, keempat bidang usaha tersebut adalah industri pengupasan umbi-umbian, warnet, percetakan kain serta rajut dan renda. (OL-6)