Menko Luhut Usulkan Audit Greenpeace

MENKO Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perlunya audit terhadap Greenpeace Indonesia terkait dengan sepak terjang lembaga pemerhati lingkungan tersebut. Aksi-aksi Greenpeace dinilai merugikan nama baik industri sawit sehingga mengganggu kepentingan nasional.

Luhut mengatakan aksi Greenpeace terakhir memasuki kapal pembawa minyak sawit tidak seharusnya dilakukan karena bukan wilayah mereka.

“Saya mau usulin kalau ada diaudit dari mana uangnya, untuk apa aja uangnya, jangan-jangan dipakai untuk yang aneh-aneh uangnya,” kata Luhut kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Audit, kata dia, perlu dilakukan mengingat aksi-aksi Greenpeace yang dinilai sering kali merugikan industri kelapa sawit. Jika terus dibiarkan, kampanye negatif tersebut akan berimbas terhadap 17,15 juta petani kelapa sawit.

Dalam kesempatan berbeda, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor ialah tidak benar.  

“Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono dalam keterangan tertulisnya, Rabu  (21/11).
Bahkan, kata dia, perkebunan kelapa sawit menjadi sektor ekonomi utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mukti mengatakan semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan. Saat ini 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan rencananya tahun depan semua perusahaan anggota Gapki sudah memproses sertifikasi ISPO.

Karena itu, mantan Sesditjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu mengecam aksi sepihak Greenpeace. “Jelas Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa. Kita negara hukum, tetapi mereka mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI,” katanya. (Pra/Ant/E-1)