Industri Sawit Dorong Entas Rakyat Miskin

PEMERINTAH menegaskan sektor sawit sangat penting dalam pengentasan rakyat dari kemiskin­an di Tanah Air. Secara langsung, perkebunan sawit menyangga kehidupan sekitar 5,5 juta petani di Indonesia, sedangkan yang tersentuh industri sawit secara tidak langsung mencapai lebih dari 21 juta pekerja.

Karena itu, pemerintah memaklumi jika ada tantangan-tantangan yang selama ini memberatkan dan bisa merugikan petani sawit di Indonesia, seperti ketentuan-ketentuan di Uni Eropa mengenai sawit asal Indonesia.

“Kami memaklumi ada tantangan itu. Namun, buktinya, saat ketentuan itu ditetapkan, impor (negara-negara Uni Eropa) tetap berjalan. Sawit kita tetap masuk ke sana dalam jumlah besar. Itu menunjukkan kebutuhan dunia atas sawit luar biasa dan kita buktikan kepada mereka, sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, kita komitmen membangun industri sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mochammad Fachir di Jakarta, Senin (19/11).

Sebagai informasi, rencana pembatasan ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) dari Indonesia ke negara-negara Eropa tidak lepas dari keputusan Parlemen Uni Eropa untuk merevisi Renewable Energy Directive (RED) II pada pertengahan Januari 2018.
Dalam revisi itu dinyatakan, ada ketentuan tentang penggunaan biofuel dan bioliquid yang diproduksi dari CPO tidak akan dimasukkan ke penghitungan kontribusi penggunaan energi baru terbarukan mulai 2021.

Jika disetujui Komisi Uni Eropa dan Energy Council, ketentuan itu akan menyebabkan impor CPO untuk penggunaan biofuel di Uni Eropa berkurang signifikan karena sepertiga impor CPO dari Indonesia digunakan untuk biodiesel.

Padahal, Uni Eropa merupakan salah satu tujuan terbesar ekspor minyak sawit Indonesia. Pada 2017 misalnya, jumlah ekspor CPO dari Indonesia ke Uni Eropa mencapai 5 juta ton dari total 31 juta ton.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Bustami mengatakan selain ketentuan-ketentuan di Uni Eropa, selama ini ada kesalahpahaman yang muncul pada industri kelapa sawit.

Beberapa pihak, termasuk LSM asing, menganggap industri sawit merusak lingkungan karena memicu deforestasi. “Padahal, dalam meningkatkan produksi, fokus kami ialah peremajaan tanaman sawit tanpa membuka lahan baru,” ucapnya.

Utamakan lingkungan
Untuk itu, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan BPDPKS menggelar seminar bertema Regular palm oil course pada 19-26 November 2018 di Bogor, Jabar, pada tiga hari pertama, serta Jambi, pada sisa hari selanjutnya.

Seminar itu dihadiri konsultan, peneliti, aktivis lingkungan, dan akademisi dari berbagai negara seperti Australia, Belanda, Ceko, Honga­ria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Spanyol.

“Mereka semua kami undang untuk melihat langsung komitmen dan praktik di lapangan. Kita tunjukkan selama ini industri sawit kita dibangun dengan berlan­daskan kajian-kajian,” tegas Wamenlu Abdurrahman Mochammad Fachir.

Jadi, lanjutnya, para undangan akan melihat secara langsung dan Indonesia bisa membuktikan industri sawit di dalam negeri selama ini sangat mengedepankan keberlanjutan lingkungan. “Mereka pun kami harapkan dapat menyampaikan semua hal yang dilihat kepada pihak-pihak yang selama ini memandang negatif industri kelapa sawit,” tutup Fachir. (Aya/E-3)