Indonesia Fokus Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Rudy Polycarpus
19/11/2018 08:30
Indonesia Fokus Mengurangi Ketimpangan Ekonomi
Presiden Joko Widodo mengunjungi Mal Tunjungan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/11/2018).(ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

DI era globalisasi ini penting untuk menekan ketimpangan ekonomi. Kalau ketimpangan tidak diatasi, dikhawatirkan memicu reaksi negatif terhadap globalisasi.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in the Digital Age dalam rangkaian KTT APEC 2018 di Port Moresby, Papua Nugini, 17-18 November.

"Kalau bicara pembangunan inklusif, jelas kita harus bicara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM ini tulang punggung perekonomian," kata Presiden dalam rilis yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, kemarin.

Pada 2017, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62,9 juta. Sebanyak 6 juta di antaranya sudah menjalankan kegiatannya secara daring (online).

"Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Hal ini membuka peluang untuk mengubah orientasi ekonomi. Dalam 30 tahun ke depan pengurangan ketimpangan menjadi prioritas," lanjut Kepala Negara.

Untuk itu, Presiden menilai sudah mendesak reformasi struktural untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital. Reformasi ini bertujuan meningkatkan investasi ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan menyiapkan sumber daya manusia yang digital ready. "Indonesia melanjutkan investasi untuk SDM."

Ekonomi digital

Sebelumnya, dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC) Sabtu (17/11), Jokowi menilai penting untuk mengedepankan sikap inklusif dalam era ekonomi digital.

"Pembangunan ekonomi yang inklusif menggunakan platform digital ialah prioritas Indonesia sejak 2014. Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020," ujar Presiden di pertemuan yang bertema Inclusion in the age of disruption: Charting a common future.

Sebagai gambaran, lanjut Jokowi, pada tahun lalu di Indonesia tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna telepon pintar sehingga pemerintah harus menuntaskan pembangunan infrastruktur digital dengan serat optik Palapa Ring dan menata spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita terus menerapkan peta jalan kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17% dan mencetak 1.000 technopreneur pada 2020," Jokowi mengungkapkan.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan Indonesia pun memberikan perhatian terhadap generasi muda untuk revolusi industri 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor, seperti Ruangguru di bidang pendidikan atau Go-Jek di sektor transportasi.

"Di era digital jangan melupakan aspek inklusivitas karena manfaatnya melibatkan dan dinikmati semua orang. Apablia mengabaikan inklusivitas, kita akan semakin memperburuk kesenjangan ekonomi yang melahirkan problem sosial dan konflik," tandas Presiden. (Tes/Ant/X-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya