Capai Target Ekonomi Tahun 2019, Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 tidak lah semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga. Hal itu disampaikannya saat menanggapi rencana Bank Indonesia yang akan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

"Tapi juga disebabkan oleh banyak faktor termasuk tertahannya pertumbuhan ekonomi global sebagai akibat ketidakpastian yang dipicu perang dagang, permasalahan geopolitik dan harga minyak, serta trend pengetatan likuiditas global," kata Piter kepada Media Indonesia, Minggu (18/11).

Selain itu, sambungnya, dari sisi domestik, permasalahan perlambatan pertumbuhan konsumsi dan investasi serta pelemahan Rupiah yang masih akan mewarnai ekonomi Indonesia juga berkontribusi terhadap tertahannya pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1% - 5,2%.

Untuk diketahui, BI memperkirakan ekonomi 2019 akan tumbuh di bawah proyeksi sebelumnya. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, yaitu 5,1% - 5,5%. Namun, BI masih belum membocorkan berapa proyeksi yang akan dipasang untuk ekonomi tahun depan.

BI menilai kondisi pertumbuhan ekonomi 2019 akan dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2019 sebesar 5,3%.

Untuk mencapai target pemerintah tersebut, papar Piter, pemerintah harus melakukan banyak terobosan yang bisa mendorong daya beli masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga harus mencari jalan mempertahankan APBN untuk menghindari kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Dalam rangka mendorong investasi, pemerintah harus mencari solusi untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga agar semua kebijakan pemerintah mendorong investasi bisa benar-benar terimplementasi," tandasnya.

Secara terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudistira Adhinegara menyarankan agar pemerintah bisa memberikan banyak insentif ke pelaku lokal. "Paket kebijakan yang ada, misalnya terbaru paket 16, (paket kebijakan itu) lebih ke investor atau pelaku usaha kakap. Buat paket khusus UMKM dengan berbagai kemudahan," katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus mengurangi target penerimaan pajak di tahun depan. Dengan begitu, ada relaksasi bagi dunia usaha. "Untuk belanja pemerintah seperti Bansos dan dana desa, yang terpenting jangan terlambat penyalurannya sehingga demand di masyarakat bisa terjaga," pungkasnya. (OL-6)