Utang Luar Negeri Tetap Terkendali

BANK Indonesia mengungkapkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III 2018 tercatat US$359,8 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$179,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$180,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman mengatakan, utang luar negeri tersebut tumbuh 4,2% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,7% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut, kata dia, bersumber dari melambatnya pertumbuhan utang pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan utang swasta. Utang luar negeri pemerintah pada akhir triwulan III 2018 tercatat US$176,1 miliar atau tumbuh 2,2% (yoy), melambat jika  dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,1% (yoy).

Selain tumbuh melambat, posisi ULN Pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II 2018 karena turunnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki investor asing. “Hal ini turut dipengaruhi oleh kondisi pasar SBN dalam negeri yang terimbas tingginya ketidakpastian global,” ujar Agusman, Jumat (16/11).

Jika utang pemerintah melambat, utang luar negeri swasta pada triwulan III 2018 justru meningkat. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2018 tumbuh 6,7% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,8% (yoy).

Secara keseluruhan, Agusman menilai, perkembangan utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tecermin, antara lain dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan III 2018 yang stabil di kisaran 34%.  

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers,” ujarnya. Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi utang berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8% dari total utang luar negeri. “BI dan pemerintah terus berkoordinasi memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.” (Try/E-2)