Beralih ke Digital, Perbankan Tidak Boleh Lepaskan Prinsip Kepercayaan

INDUSTRI keuangan dilihat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mampu bertahan menghadapi banyak krisis keuangan yang sempat terjadi di masa lalu. 

Sekarang bank menghadapi tantangan baru yaitu fintech atau industri 4.0, yang sudah seharusnya diterima dan didesain di dalam institusi.

Namun, dia juga memberi catatan bahwa bank harus tetap berpegang pada kepemimpinan fundamental yang tidak berubah meski sekarang telah menggunakan teknologi, yaitu basis industri keuangan konfidens dan kepercayaan (trust).

"Mau pakai bangunan branchless atau branch,semua industri keuangan bisnis Anda adalah kepercayaan. Mau uang kartal atau uang digital doesn't matter itu amanah properti milik orang yang dititipkan ke Anda. Tidak penting Anda akan mengubah bisnis model yang terintegrasi teknologi, pandangan saya tetap sama. Pondasi bisnis Anda adalah trust dan konfidens," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Bank Expo (IBEX) 2018 yang mengangkat tema The Next Generation of Banking in The 4th Industrial Transformation, di Jakarta, Kamis (15/11).

Pemerintah dalam hal ini menyikapi tren perubahan ekonomi digital ini dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan di masing-masing kementerian lembaga. Kemenkeu akan memformulasikan digital kepada kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskal, terutama beacukai, dengan era digital semakin tanpa batas. 

"Juga semakin harus memahami bagaimana formula policy di sisi perpajakan, PPN, PPH, dan bagaimana untuk UKM menjadi merchant yang masuk ke dalam platform digital. Itu dia bisa melakukan bisnisnya, tanpa mereka merasa terganggu. Kami terus melakukan kolaborasi," paparnya.

Sementara mengenai insentif di era digital ini, menurut Menkeu, para startup unicorn mampu menarik modal yang luar biasa besar dari global. Menurutnya, yang perlu diperhatikan ialah transformasi bisnis yang konvensional menjadi digital. 

Sebab yang namanya distrubsi, kata Menkeu, akan menimbulkan banyak sekali perubahan yang bisa berdampak negatif. Apakah itu dari sisi labour absorbtion, atau perubahan di dalam perusahaan itu sendiri. Namun juga ada sisi positifnya.

"Maka, kami akan mmelihat apa yang perlu  diformulasikan terus, agar industri konvensional bisa beradaptasi terhadap korban masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kerja yang bekerja disitu. Transformasi ini yang akan kita lihat, apakah itu di sektor retail, industri. Bagaimana mereka akan kemudian akselrasi perubahan, sehingga dia tidak menimbulkan dampak sosial yang besar," tambahnya.

Sementara dari segi kemanan, Menkeu yakin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus memformulasikan apa saja kebijakan yang bisa mendukung perkembangan sektor keuangan di era digital.

"Yang paling penting, sistem pembayaran Indonesia itu harus memiliki liability dan kemampuan menjaga stabilitas dan security menjadi penting. Dalam hal ini BI dan OJK akan menetapkan bentuk sistem payment sistem dengan adanya platform semacam industri payment system sendiri, itu bisa inter operable. Juga kemudian mematuhi prinsip-prinsip keamanan dan stabilitas," tambahnya.

Baca juga: Teknologi Dorong Konsolidasi Bank

Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan saat ini banyak inovasi digital di bidang pembayaran (payment) dan kredit atau peer to peer lending.

"Indonesia Banking Expo 2018 (IBEX) ini ingin membuka kesempatan kolaborasi. Karena sebenarnya bank dan fintech ini punya satu tujuan untuk memperluas inklusi keuangan dan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan proses pembayaran maupun pinjaman, terutama di area yang bank tidak bisa menjangkaunya," ulasnya. 

Maka, bank harus membangun speed banking atau kecepatan perbankan menjadi digital banker.

"Jadi, mungkin ini satu jenis perkerjaan baru, banker digital dan millenial memandang tidak dari sisi perbankan yang lama. Namun jangan sampai digital banker ini melupakan prinsip-prinsip perbankan," tukas Tiko. (OL-3)