Klaim Surplus Jagung tidak Masuk Akal

HARGA jagung masih tinggi di beberapa daerah. Di Banten, harga komoditas tanaman pangan itu di tingkat pabrik dilaporkan mencapai Rp6.100 per kg. Bahkan di Jawa Timur, yang digembar-gemborkan sedang panen, juga terjadi eskalasi harga, yakni mencapai Rp5.700 per kg.

Alih-alih mencari solusi, Kementerian Pertanian (Kementan) menuding pihak pelaku usaha pakan melakukan monopoli pada komoditas jagung. Mereka dituduh melakukan praktik ijon, yakni perjanjian transaksi yang dilakukan pada masa-masa awal sebelum tanam dengan harga yang rendah.

Atas tuduhan itu, kini pengusaha pemilik pabrik pakan dipaksa menggelontorkan stok jagung mereka kepada para peternak dengan harga berkisar Rp4.600 per kg.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Pakan dan Veteriner Kadin Sudirman mengungkapkan tuduhan itu sangatlah tidak berdasar.

Ia menjelaskan, saat ini, ketika pabrik pakan memiliki persediaan jagung banyak, itu tidak lain disebabkan mereka telah memiliki proyeksi untuk beberapa bulan ke depan.

"Semua pelaku usaha sudah memproyeksikan akan terjadi kelangkaan seperti sekarang. Jadi, semua sudah siap sejak lama," ujar Sudirman kepada Media Indonesia, kemarin.

Terlebih, total kapasitas seluruh silo milik pabrik pakan hanya mampu menampung jagung sebanyak 1,5 juta ton. Seandainya pun ada surplus mencapai 12,9 juta ton sebagaimana diklaim Kementan, setidaknya masih ada 11 juta ton jagung yang beredar di pasaran. Seharusnya, harga tidak akan menjulang tinggi seperti sekarang.

"Jagung 12 juta ton itu banyak, lo. Kalau dijejer pakai truk, satu truk kapasitas 12 ton, perlu 1 juta truk. Kalau panjang truk itu 6 meter, jejeran truk itu 6.000 km. Indonesia saja panjangnya hanya sekitar 5.100 km," tutur Sudirman.

Ia menegaskan pengusaha pakan juga mengalami kesulitan dalam membeli jagung lantaran sebagian besar hasil petani sudah dipegang pedagang perantara di bawah pengusaha besar. "Sebenarnya situasi jagung saat ini sederhana, murni masalah persediaan dan permintaan. Kalau persediaan banyak, harga tidak akan naik. Jadi, kami sarankan, daripada menyalahkan pihak lain, lebih baik kita semua bersama mencari solusi persoalan ini."

Bingung

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan sudah semestinya instansi di dalam pemerintahan tidak mengeluarkan data yang membuat masyarakat bingung. "Kalau sudah keluar rekomendasi impor 100 ribu ton, tapi ada yang bilang surplus 13 juta ton, jadinya mana yang benar? Kalau masalahnya di distribusi, Kementan seharusnya bertanggung jawab menyalurkan produksi surplus itu ke kementerian yang memegang tugas distribusi."

Menteri Pertanian Amran Sulaiman enggan merespons isu tersebut. Alih-alih menjelaskan, ia malah menawarkan pekerjaan di perusahaan miliknya dengan gaji tinggi kepada wartawan supaya tidak lagi menanyakan persoalan terkait produksi di sektor pangan.

Pada kesempatan berbeda, peneliti dan praktisi berkumpul membahas 'kegaduhan' jagung yang terjadi beberapa hari ini dalam kelompok diskusi terarah atau FGD di Bogor, kemarin.

Dalam diskusi dipaparkan bahwa sejak 2016, pemerintah mengurangi impor jagung, bahkan 2018 menyetop total impor jagung untuk pakan ternak. Perusahaan yang diharapkan membeli jagung dalam negeri, dikatakan dalam diskusi itu, justru mengganti jagung dengan gandum. (Ant/X-6)