Kemenkeu Ingin Merpati Lebih Baik

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan putusan pengadilan terhadap Merpati tidak berbanding lurus dengan persoalan di Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, menurutnya, Merpati harus memiliki rencana bisnis ke depan yang bagus sebelum kembali mengudara.

"Seperti yang disampaikan Ibu Menkeu, bahwa Kemenkeu itu concern pada program kerja, business plan yang kredibel. Jadi persetujuan pengadilan tidak kemudian berarti semua beres," terangnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/11)

Baca juga: Jika Kembali Mengudara, Merpati tak Boleh Mengulang Kesalahan

Menurut dia, pihaknya akan menguji dengan teliti mulai proposal Merpati dari business plan hingga persoalan yang terkait lainnya. Yang pasti, pesan Kemenkeu melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus dicatat jajaran Direksi Merpati serta calon investor. "Kita bukan menolak (proposal) atau memailitkan (Merpati), enggak. Tapi kita ingin melihat proposal yang masuk menangani Merpati lebih kredibel, efektif dan memiliki pupose untuk menyelamatkannya," tuturnya.

Ia mengaku tidak gembira mendapatkan proposal penawaran yang tidak tidak kredibel. "Apalagi diikuti permintaan utang, jaminannya dilepaskan. Bagaimana ini proposal, enggak kredibel sebab jaminan disuruh lepas, kan sangat tidak fair,"terangnya.

Namun menurut dia, Merpati dan calon investor akan mengajukan penawaran lanjutan yang tidak menunutut minta dilepaskan jaminan atas utang dari Kemenkeu. Selain itu, kata dia, proposalnya juga harus masuk akal atau diterima kreditur, termasuk Kemenkeu.

"Nanti kita harus lihat agar (yang disetujui Kemenkeu dalam proposal lama) lebih ditungkan pada proposal (baru) yang lebih reasonable," tutupnya. (OL-6)