Pemerintah Ingin Investor Merpati yang Kredibel

KEMENTERIAN Keuangan ­(Kemenkeu) ternyata tetap memiliki keinginan agar PT Merpati Nusan­tara Airlines (Merpati) dapat beroperasi kembali.

Namun, untuk itu, Kemenkeu memandang bahwa Merpati harus memiliki investor yang kredibel yang dapat membawa maskapai milik pemerintah itu kembali sehat dan dapat membiayai operasional serta membayar utang perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah hanya akan mendapat sisa bila akhirnya Merpati diputus pailit.

“Kalau seandainya mereka memiliki modalitas yang kredibel, kami siap mendukung secara baik. Bagi pemerintah, pada akhirnya bila perusahaan itu sekarang bangkrut, kami hanya mendapatkan sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (12/11).

Sri Mulyani mengatakan pihaknya mendorong PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk bisa mencari solusi untuk menyehatkan kembali perseroan.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset yang dimiliki Merpati pada akhir 2017 hanya tersisa Rp1,21 triliun.  Karena perusahaan tidak beroperasi, tak ada raihan pendapatan ataupun laba bersih. Alhasil, ekuitas perusahaan pun tercatat minus Rp9,51 triliun dan perusahaan merugi Rp737 miliar. Total utang Merpati mencapai Rp10,4 triliun.

“Kami akan meng-encourage PT PPA untuk melakukan due diligence terhadap apa pun skenario yang mereka tawarkan. Saya tidak ingin (investor) yang masuk ke Merpati hanya bawa nama tanpa membawa expertise, tidak bawa teknologi, tidak bawa uang,” tandas  Sri Mulyani.

Sebelumnya pihak Kemenkeu telah menolak proposal perdamaian yang diajukan Merpati di Pengadilan Niaga Surabaya. Kemenkeu menjadi satu-satunya kreditur berjaminan yang menolak proposal perdamaian. Dua kreditur separatis, yakni Bank Mandiri Tbk dan  PPA, menyatakan persetujuan. Demikian juga dengan kre-ditur konkuren (tidak memiliki jaminan). Dari 85 yang hadir, sebanyak 81 kreditur yang memberikan persetujuan.

Sebelumnya Presiden Direktur Merpati Capt Asep Ekanugraha mengatakan pihaknya telah memiliki calon investor yang siap menginjeksi modal ke Merpati hingga Rp6,4 triliun. Injeksi modal itu diyakini dapat membuat Merpati dapat terbang kembali pada 2019.

““Harapan kami, majelis hakim bisa memutuskan yang terbaik sebab proposal restrukturisasi yang akan kami jalankan bergantung pada diterimanya perdamaian oleh para kreditur,” ujar Asep.

Bisnis yang kompetitif
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan maskapai Merpati bisa kembali mengudara. Meski demikian, hal itu tidak mudah karena bisnis angkutan penerbangan sangat ketat menyangkut aturan dan juga kompetitif.

“Kita mengharapkan Merpati bisa recover, tapi syarat umum operator penerbangan seperti harus punya armada, awak, pilot, dan lainnya. Kalau mereka bisa memenuhinya, tentu bisa kembali mengudara,” ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Ia mengatakan angkutan penerbangan diliputi situasi bisnis yang sangat ketat dan kompetitif. Oleh sebab itu, tidak mudah satu maskapai menjaga eksistensi.

Sejauh ini, kata dia, Kementerian Perhubungan belum mengetahui pengajuan izin terbang dari maskapai tersebut. “Sampai saat ini belum ada pengajuan izin,” pungkas Menhub. (Cah/E-1)