Menhub Harapkan Merpati Kembali Mengudara, Namun...

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan maskapai Merpati bisa kembali mengudara. Meski demikian tidak mudah karena bisnis angkutan penerbangan sangat ketat menyangkut aturan dan juga kompetitif.

"Kita mengharapkan merpati bisa recover. Tapi syarat umum operator penerbangan seperti harus punya armada, awak, pilot dan lainnya. Kalau mereka bisa memenuhinya tentu bisa kembali mengudara," ujarnya usai menggadiri Rapat Kerja Kementerian Perhubungan tahun 2018, di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (13/11).

Ia mengatakan, angkutan penerbangan diliputi situasi bisnis yang sangat ketat dan kompetitif. Oleh sebab itu tidak mudah satu maskapai menjaga eksistensinya.

Kemudian, lanjut Budi, aturan perhubungan udara sangat konservatif dan tidak boleh memberikan kelonggaran sedikitpun untuk ketentuan yang berlaku. Pasalnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan jasa angkutan udara.

"Aturan bisnis dunia penerbangan sangat ketat. Kemudian bisnis ini juga sangat kompetitif, kalau pegawai terlalu banyak maka tunggu waktu tidak bisa kompetitif sehingga perlu armada, keuangan yang sehat, pegawainya tidak banyak tapi berkualitas dan efisien," paparnya.

Sejauh ini, kata dia, Kementerian Perhubungan belum mengetahui pengajuan izin terbang dari maskapai tersebut. 

"Sampai saat ini belum ada pengajuan izin," pungkasnya. 

Baca juga: Fasilitas Merpati akan Difungsikan jadi Pusat Perawatan Pesawat Militer

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai sebagai salah satu kreditur terbesar menolak proposal perdamaian dari Merpati Airlines. Saat ini nasib dari maskapai yang tengah mati suri itu bergantung pada putusan hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejatinya Kementerian Keuangan akan mendukung Merpati bila memiliki modal yang kredibel. Sebab, kata Sri Mulyani, bila perusahaan diputus bangkrut maka pemerintah hanya akan mendapat sisa pinjaman yang didapat Merpati.

"Kalau seandainya mereka memiliki modalitas yang kredibel, kami siap mendukung secara baik. Bagi pemerintah pada akhirnya bila perusahaan itu sekarang bangkrut, kami hanya mendapatkan sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (12/11).

Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya mendorong PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk bisa mencari solusi untuk menyehatkan kembali perseroan.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset yang dimiliki Merpati pada akhir 2017 hanya tersisa Rp1,21 triliun. Karena perusahaan tidak beroperasi maka tak ada raihan pendapatan maupun laba bersih. Alhasil, ekuitas perusahaan pun tercatat minus Rp9,51 triliun dan perusahaan merugi Rp737 miliar.

Meski Srimul berharap perusahaan ini bisa direvitalisasi secara kredibel, namun persoalannya perlu dibandingkan nilai keekonomian yang bisa diciptakan perusahaan, untuk menunjang pemulihan keuangan mereka. Sebab Merpati pasti membutuhkan modal baru dengan kreditur yang kredibel tentunya.

"Jadi sekarang nilai ekonomis dan nilai finansial yang paling bagus dan juga nilai untuk bagaimana menciptakan nilai tambah di dalam perekonomian. Kami akan mengencourage PT PPA untuk melakukan due diligence terhadap apa pun skenario yang mereka tawarkan. Saya tidak ingin (investor) yang masuk ke Merpati hanya bawa nama tanpa membawa expertise, tidak bawa teknologi, tidak bawa uang," tukas Sri Mulyani. (Try/OL-3)