Biasakan Harga BBM Sesuai Pasar

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan masyarakat mesti terbiasa dengan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar yang naik-turun sesuai mekanisme pasar meski hal itu dapat menyebabkan fluktuasi harga komoditas.

"Kita ingin melihat perubahan harga BBM sebagai hal biasa yang mesti terjadi karena BBM sekarang kan sudah tidak bersubsidi, kecuali solar. Itu pun pola subsidinya tetap," ujar Sudirman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, Sudirman mengatakan perdebatan bukan lagi terkait dengan naik-turunnya harga BBM.

Menurutnya, upaya dan sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah sudah membuat masyarakat paham.

"Kan sudah sering disebutkan setiap bulan akan ada peninjauan, dan saya kira sebelum diputuskan juga orang sudah tahu kok harga minyak dunia naik, kurs rupiah terhadap dolar relatif melemah. Jadi, untuk dua faktor itu sebagian besar masyarakat sudah paham," katanya.

Sudirman melanjutkan, yang mesti dipikirkan ke depan ialah membangun ketahanan energi.

"Jadi kita akan terus perbaiki pola, tapi kenaikan ini hanya konsekuensi dari pengalihan subsidi," ucapnya.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, ke depan tidak akan ada pengumuman khusus terkait dengan penaikan atau penurunan harga BBM jenis premium.

Nantinya, mekanisme yang diterapkan mengacu pada penjualan pertamax yang selama ini dijalankan Pertamina.

"Kalau pertamax seminggu sekali mereka sesuaikan, kita dua minggu sekali (premium) sampai masyarakat terbiasa, sehingga dengan demikian tidak kaget-kaget lagi."

Meski begitu, Sofyan mengungkapkan pemerintah terus memantau inflasi dari penaikan Rp500 harga BBM jenis premium menjadi Rp7.400. Namun, ia menilai inflasi yang terjadi saat ini masih sesuai dengan harapan pemerintah.

"Inflasi sebenarnya kita terus monitor, dan saya pikir oke. Masih seperti target," katanya.

Sofyan mengakui fluktuasi harga BBM berdampak langsung pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Namun, ia mengatakan hal itu lebih disebabkan struktur pasar di Indonesia yang kurang sehat.

Pasar kurang sehat, menurutnya, terindikasi dari masih banyaknya kartel dan monopoli dagang.