Bank Dunia Akui Penduduk Miskin 9%

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyatakan 99% warga Indonesia memiliki kehidupan ekonomi yang pas-pasan.

Prabowo dengan yakin mengatakan angka tersebut ialah data dan fakta yang telah diakui World Bank atau Bank Dunia.

Akan tetapi, Lead Economist Bank Dunia Vivi Alatas menyangsikan baik data maupun fakta yang dikemukakan Prabowo tersebut.

"Data itu bukan dari kami. Angka itu bukan perhitungan kami. Saya tidak tahu (data) itu dari siapa," kata Vivi seusai menghadiri forum Indonesia Economic Outlook 2019 di Kampus UI, Depok, kemarin.

Vivi menyorongkan data dan fakta bahwa kini sekitar 22% rakyat Indonesia masuk kategori kelas menengah. Lalu 5% masuk kelas atas, 45% golongan kelas menjelang menengah, tetapi tidak miskin dan tidak pula rentan, serta 9% masuk kategori warga miskin (lihat grafik).

Data yang dikemukakan Vivi tidak berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Maret 2018, yakni jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di level satu digit, atau 9,82%. Pada 2014 angka warga miskin berkisar 10,96%.

Vivi melanjutkan, salah satu faktor penyebab kemiskinan ialah tingginya harga beras. "Jadi, pemerintah harus menjaga harga beras affordable (terjangkau) agar kelompok masyarakat yang sudah naik kelas tidak miskin kembali."

Ketika menghadiri deklarasi Emak-Emak Binangkit relawan Prabowo-Sandi di Denpasar, Bali, Jumat (19/10), Prabowo mengemukakan di Indonesia masih terjadi ketimpangan ekonomi. Bahkan saat ini sebanyak 99% warga Indonesia menjalani hidup teramat pas-pasan.

"Hasil ini adalah data, fakta yang diakui Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional. Yang menikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1%. Yang 99% mengalami hidup sangat pas-pasan, bahkan sangat sulit," ujar Prabowo ketika itu.

Kelak, untuk menekan lagi jumlah penduduk miskin, lanjut Vivi, pemerintah perlu mendorong ekonomi kelas menengah agar Indonesia lepas dari jeratan negara berpendapatan menengah sekaligus naik ke negara berpenghasilan tinggi.

"Jumlah kelas menengah 22% dan 45% kelompok jelang kelas menengah. Saya khawatir sekitar setengah dari kelompok menjelang kelas menengah kembali jatuh miskin karena belum benar-benar aman. Sekitar 24% malah turun kelas menjadi rentan," ungkap Vivi.

Selain itu, kata Vivi, tak pelak pemerintah harus mengupayakan kelas menengah menjadi motor penggerak perekonomian. "Pendorong ekonomi terbesar masih kegiatan konsumsi. Kelas menengah adalah konsumen utama dari perekonomian. Artinya, menumbuhkan kelas menengah akan menimbulkan multiplier effect."

Peneliti senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Febrio Kacaribu, menilai berkurangnya jumlah warga miskin itu juga dibarengi penurunan rasio Gini. Data BPS menunjukkan rasio Gini dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,389 pada 2018.

"Angka ini menunjukkan seberapa meratanya pengeluaran kelompok masyarakat dengan pendapatan berbeda. Sejak 2015 ke sini terus membaik. Menariknya pada kurun 2015-2018 pertumbuhan ekonomi juga meningkat dari 4,8% di 2015, 5% di 2016, 5,1% di 2017, dan nanti di akhir 2018 diprediksi 5,2%," tukas Febrio.

Febrio mengakui semua itu bersumber dari kebijakan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, bantuan langsung nontunai, dan dana desa. "Bukan angka kemiskinan saja turun, melainkan tingkat kerentanan warga di sekitar garis kemiskinan juga ikut berkurang." (Ant/X-3)