Pemerintah Berkomitmen Turunkan Tambahan Utang

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan pemerintah merancang anggaran sedemikian rupa agar tambahan utang tidak terus naik setiap tahun.

Penurunan tambahan utang juga merupakan bentuk konsekuensi logis dari suku bunga acuan The Fed (The Federal Reserve), bank sentral Amerika Serikat, yang diprediksi masih terus naik.

"Utang ialah implikasi dari pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan. Pengeluaran lebih besar karena keperluannya banyak. Tambahan utang salah satunya ialah untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan," ungkap Suahasil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2019 di Universitas Indonesia, Depok, seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Tambahan utang pemerintah tercatat sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017), meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun. Pada 2017, tambahan utang pemerintah Rp429,1 triliun.

Suahasil mengatakan mulai 2018, pemerintah sengaja mendesain supaya tambahan utang tidak terus meningkat. Tambahan utang pemerintah pada 2018 ialah Rp387,4 triliun dan pada 2019 menjadi Rp359,3 triliun.

Menurut Suahasil, pengelolaan utang paling strategis yang dilakukan pemerintah ialah menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tiap tahun tidak boleh lebih dari 3% produk domestik bruto (PDB) dan total pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. "Saat ini Indonesia masih konsisten mengikuti sehingga defisit Indonesia tidak pernah di atas 3% per tahun," kata dia.

Menurut catatan Kemenkeu, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir September 2018 mencapai Rp4.416,37 triliun, yang terdiri dari pinjaman luar negeri Rp816,73 triliun, pinjaman dalam negeri Rp6,38 triliun, surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah Rp2.537,16 triliun dan SBN berdenominasi valas Rp1.056,10 triliun.