Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERIMAAN pajak di Indonesia belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak lima tahun terakhir masih berkutat di kisaran 10%-12% dari potensi yang ada. Meski kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sebesar 70%, angka tersebut dinilai lebih kecil daripada potensi yang ada.
“Tax ratio-nya masih di bawah 15%. Selama lima tahun terakhir kita masih berkutat di angka 10%-12%, dan ini berarti masih banyak potensi bagi kita untuk tingkatkan kesadaran membayar pajak,” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).
Menurut Menkeu, pertumbuhan penerimaan pajak itu tidak sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (growth Domestic product/GDP) yang sudah mendekati Rp16.000 triliun, sementara penerimaan pajak masih sekitar Rp1.500 triliun-Rp1.600 triliun setiap tahun.
Padahal, menurut dia, tax ratio bisa ditingkatkan hingga setara dengan negara-negara tetangga yakni 15% atau 16% dari GDP.
“Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya pajak ialah strategi penting untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan kembali kepada masyarakat juga. Banyak fakta yang membuat kita tercengang yang bisa menunjukkan betapa kita masih punya PR untuk tingkatkan kesadaran pajak,” tandas Menkeu.
Sri mengatakan tingkat kepatuhan membayar pajak masih rendah. Dari 10 orang yang bekerja, kata dia, baru satu orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 20 wajib pajak, hanya satu orang yang benar-benar membayar pajak.
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, kemarin, mengajak generasi muda sadar pajak sebagai bentuk cinta tanah air dan bela negara.
“Kegiatan ini bagian dari Pekan Inklusi Kesadaran Pajak 2018 yang digagas Ditjen Pajak. Pekan inklusi berlangsung 5-9 November. Sasaran kegiatan ialah para siswa ataupun mahasiswa, dari tingkat SD hingga perguruan tinggi,” kata Kepala KPP Pratama Wates, Herlin Sulismiyati, seperti dikutip Antara. (Aya/E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved