Core Berharap Demokrasi Ekonomi Terwujud

MELEMAHNYA rupiah terhadap dolar dinilai pengamat ekonomi, Hendri Saparini, lantaran belum terwujudnya demokrasi ekonomi di Tanah Air.

Menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur Center of Reform on Economics (Core) Indonesia ini, pihaknya akan membantu pemerintah dalam percepatan terwujudnya demokrasi ekonomi nasional.

"Pada Intinya, demokrasi ekonomi itu harus ada. Demokrasi ekonomi itu adalah semua orang harus ikut bergerak untuk meningkatkan perekonomian nasional. Karena, dalam Undang Undang cukup jelas, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan," kata Hendri Saparini melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/11).

Hendri juga menyarankan agar pemerintah memperkuat fundamental ekonomi. Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga tembus pada level Rp15.400 secara tidak langsung diprediksi berdampak kepada perekonomian nasional. Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan stabilitas ekonomi.

Namun demikian, saran dia, Presiden Joko Widodo perlu menyinergikan tim ekonominya sehingga terjalin koordinasi yang lebih baik.
"Jangan sampai terjadi kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat," kata Hendri.

Ia juga berharap agar pemerintah cepat memulihkan stabilitas ekonomi. Sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing di pasar global. Jika pemerintah mengatakan persoalan rupiah disebabkan dampak krisis global terkait perang dagang AS dan China. Namun yang perlu diingat juga beberapa negara terdampak krisis faktor eksternal saat ini sudah mulai bangkit.

"Seperti India, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain. Dan mereka bisa memanfaatkan krisis ini sehingga pertumbuhan ekonomi mereka naik di atas 6%. Dan Indonesia semestinya harus melakukan hal itu," harapnya.

Ia mengungkapkan, pendapatan negara salah satunya dari ekspor. Namun sayangnya 65 ekspor Indonesia dari barang mentah.

"Padahal, kalau ekspornya sudah dalam bentuk barang jadi, kita bisa menjual barang dengan menyesuaikan dengan nilai produksi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah yang membatalkan kebijakan menaikkan BBM. Menurut dia, langkah tersebut sudah tepat. Karena di saat bersamaan memasuki tahun politik yang dinilai bakal memicu kegaduhan jelang pemilihan umum. Selain itu, dampak yang sangat dirasakan adalah dapat menurunkan daya beli masyarakat.

"Menaikkan BBM itu bukan solusi. Bahkan saya paling menantang. Kalau tidak bisa memberikan solusi ekonomi kepada masyarakat, setidaknya tidak memberikan beban lagi pada masyarakat. Karena berdasarkan hasil survei pascakenaikan BBM 014 lalu, justru daya beli masyarakat menurunnya drastis. Tapi bagi masyarakat kelas menengah ke atas hal itu tidak berdampak," pungkasnya. (RO/OL-1)