BPK Perlu Audit Kementan

PENGAMAT Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako menyarankan adanya audit data Kementerian Pertanian terkait polemik perbedaan data.  

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baiknya melakukan audit terkait polemik data pangan,  supaya permasalahan jelas,” kata Rony dalam keterangan tertulis kepada Antara di Jakarta, kemarin.   

Menurutnya, kenaikan anggaran hingga lebih 50% justru paradoksal dengan polemik  data pangan yang membuat perbedaan. Kenaikan anggaran harus diuji dengan output yang dihasilkan, yakni peningkatan hasil produksi pertanian, terutama tanaman pangan.

Sebagaiman diketahui Anggaran Kementerian Pertanian dari 2017 ke 2018 naik hingga 57,22%. Pada 2017, anggaran untuk Kementerian Pertanian pada APBN dialokasikan sebesar Rp24,15 triliun, kemudian melonjak menjadi sebanyak Rp37,97 triliun. “Boleh saja naik lebih dari 15%,  tapi harus sesuai hasilnya,” ujarnya.  

Ia mengingatkan, outcome kinerja pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas.

Terhadap hal ini ia mencontohkan, nilai tukar petani (NTP) petani pangan, khususnya padi, harusnya bertambah cukup banyak. Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga harus terjaga.   Secara umum, berdasarkan data BPS, nilai tukar petani (NTP) nasional pada Oktober 2018 justru turun 0,14% secara month to month ke angka 103,02 dibandingkan September 2017.

Penurunan disebabkan indeks harga yang diterima petani lebih kecil daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani.

Harga gabah kering panen di tingkat petani pada Oktober ini sendiri tercatat naik 0,98%. Namun sayangnya, kenaikan produksi petani ini tidak diimbangi makin makmurnya petani-petani tanaman pangan tersebut, dilihat dari NTP petani pangan yang hanya meningkat 0,82% dibandingkan bulan sebelumnya.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pun menyayangkan adanya perbedaan data tersebut. Senada dengan Rony, Uchok menegaskan, BPK sebaiknya melakukan audit investigatif terhadap Kementan. Sebab, Kementan memiliki tanggung jawab kepada petani. (E-1)