Pemerintah tidak Ingin Wariskan Proyek Mangkrak

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono memastikan seluruh proyek yang mulai dijalankan pada periode pemerintahan Kabinet Kerja akan selesai dikerjakan.

Walaupun tidak semua pembangunan selesai pada 2019, ia mengatakan pada masa pemerintahan berikutnya, proyek-proyek yang telah dijalankan akan terus dilanjutkan.

Beberapa proyek yang mungkin belum rampung pada 2019 ialah bendungan dan jembatan yang dikerjakan dengan kontrak tahun jamak atau multiyears.

Sebagaimana diketahui, dari 49 bendungan yang dicanangkan, baru 2 yang terealisasi dan 8 lainnya akan menyusul beroperasi pada akhir 2018.

"Kami tidak mengejar 2019 semua harus selesai, tetapi kami pastikan tidak akan meninggalkan proyek-proyek yang ada, yang sudah dipasang pilar-pilarnya, itu tidak akan dibiarkan mangkrak," ungkap Basuki di kantornya, Jakarta, kemarin.

Dengan skema kontrak tahun jamak, menurut dia, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan meski diselingi pergantian pemerintahan. Hal itu bisa dilakukan karena semua proyek pembangunan sudah dibuatkan kontrak yang berkekuatan hukum.

"Kalau ada yang berani menghentikan, mereka akan bermasalah lantaran kontrak ini punya kekuatan hukum," tegas Basuki.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Hari Suprayogi menyatakan tahun ini pihaknya menargetkan melelang 14 bendungan. Hingga kini, 13 bendungan sudah dilelang dan menyisakan satu, yakni Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Hari, ada permasalahan sehingga bendungan itu belum bisa ditenderkan. "Masih ada masalah sosial. Kalau tidak tahun ini, ya tahun depan baru dilelang," ujar Hari.

Ia mengatakan beberapa penduduk di lokasi rencana pembangunan menolak pindah meski diberi uang ganti rugi. Kementerian PU-Pera pun menyiapkan alternatif lokasi pengganti.

"Akan tetapi, tokoh masyarakat di sekitar lokasi meminta pembangunan tetap jalan karena selama ini akses air sulit didapat," tutur Hari.