Dana Kelurahan Fokus Genjot Kesejahteraan Masyarakat

PEMERINTAH bakal mengucurkan dana kelurahan pada Januari 2019. Dana sebesar Rp3 Triliun disiapkan bagi 8.122 kelurahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, mekanisme penyaluran kepada kelurahan melalui dana alokasi umum (DAU).

"Kita kategorikan kelurahan menjadi tiga kelurahan yang memang sudah baik, kemudian kelompok yang masih sedang, dan tertinggal," ujarnya seusai menghadiri rapat terbatas membahas dana desa dan dana kelurahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11).

Ia menjelaskan, dana kelurahan bukan berarti menyubstitusi anggaran kelurahan yang seharusnya dialokasikan kabupaten/kota. Untuk kabupaten yang memiliki lurah dan desa, kata dia, maka anggaran kelurahannya harus minimal sama dengan dana desa, yaitu paling kecil atau sebesar 10%  dari dana bagi hasil APBD dikurangi DAK (dana alokasi khusus).

"Itu semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetap dilakukan oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Ia menambahkan, karena alokasinya melalui DAU, pihaknya akan mengatur penggunaan dana kelurahan bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Presiden Joko Widodo, kata Sri Mulyani, menginstruksikan seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana. "Mereka kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik, sehingga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan, seperti dana desa," katanya.

Terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, menjelaskan dana kelurahan tidak mengambil porsi dari dana desa. Tahun depan, dana desa dialokasikan sebesar Rp70 triliun atau naik Rp10 triliun dari 2018. Sedangkan dana kelurahan dianggarkan terpisah sebesar Rp3 triliun.

"Dana desa sebelumnya Rp 60 triliun yang rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 73 triliun tapi dinaikkan menjadi Rp 70 triliun. Kan naik Rp 10 triliun, tetap naik," jelas Eko. (OL-6)