Pemerintah Susun Periode Harga BBM

DESAKAN berbagai kalangan agar pemerintah mengubah periodisasi penetapan harga BBM beroleh tanggapan positif. Sebagaimana dikatakan Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmadja di Jakarta, kemarin.

Menurut Widhyawan, selama ini pemerintah banyak menerima masukan agar periode penetapan harga BBM diperpanjang menjadi enam bulan, tidak satu atau dua bulan sekali seperti saat ini.

"Nanti aturannya berubah. Aturan yang ada, harga ditinjau berkala minimal satu bulan sekali atau dua kali sebulan," kata Widhyawan.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan periodisasi penetapan harga BBM paling tidak setiap enam bulan. "Saya mendorong penaikan harga BBM karena membengkaknya subsidi. Ketika harga minyak turun, saya usul (pemerintah) tidak langsung menurunkan harga biar uangnya untuk tabungan."

Menurut Agus, penurunan harga BBM yang sempat dilakukan pemerintah sama sekali tidak menguntungkan rakyat. "Karena harga sembako dan ongkos transpor tidak turun. Ketika harga minyak dunia naik kembali, harga-harga tersebut terkerek naik lagi."

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai pemerintah tertutup dalam menetapkan harga premium yang menjadi hajat hidup banyak orang. "Sekali-kali pertimbangkan rakyat karena naiknya biaya transportasi."

Di Bekasi, ongkos angkutan umum K19A rute Pondok Timur Indah-terminal naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 sejak Jumat (27/3). Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena mengakui penaikan harga BBM telah menambah 3% biaya operasional.

Kardaya menyatakan, dalam rapat dengan Menteri ESDM sebelum reses, pemerintah menyatakan akan menurunkan harga solar. "Kenyataannya tidak seperti dalam rapat."

Penetapan harga BBM saat ini, lanjut Widhyawan, merupakan konsekuensi dari APBNP 2015. "Harga keekonomian premium di atas Rp8.000 per liter. Kami tidak langsung menaikkan ke Rp8.000. Dengan berbagai pertimbangan kami naikkan bertahap, Rp500 dulu." (Lihat grafik).

Hemat uang negara

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan penaikan harga premium merupakan risiko dari kebijakan soal BBM bersubsidi. Penetapan subsidi BBM Rp1.000 berdampak pada harga premium yang menjadi fluktuatif mengikuti harga minyak dunia. "Subsidi tetap menghemat uang negara. Hasilnya untuk membangun jalan, sekolah, dan RS."

Kini harga premium menjadi Rp7.400. Dengan demikian, kata Widhyawan, masih ada selisih antara harga jual dan harga produksi. "Pemerintah menetapkan dalam APBNP 2015 tidak ada lagi subsidi."

Kardaya Warnika kembali mengeluhkan pemerintah yang tidak transparan. "Harga ekonomi premium Rp8.000 sekian, tetapi ditetapkan Rp7.400. Siapa menanggung selisihnya?"

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro melalui rilis perseroan akhir pekan lalu mengatakan harga indeks pasar dunia untuk premium meningkat 13%, sedangkan solar meningkat 9% selama akhir Januari hingga akhir Maret 2015. "Ini berpengaruh pada pergerakan harga BBM. Penaikan harga menjadi lebih besar seiring menguatnya nilai dolar sebesar 3,4%. Untuk itu, diperlukan penaikan harga premium dan solar."