Atasi Polemik, Pemerintah Kaji Amnesti Data Stok Beras

PEMERINTAH mengaku kesulitan mengambil kebijakan pertanian karena perbedaan data stok beras terus terjadi sejak lama.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terbaru terkait produksi beras nasional tahun ini. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, Indonesia memiliki potensi surplus beras hingga 2,85 juta ton hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari data Kementerian Pertanian sebanyak 13,03 juta ton.

Melihat hal ini, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tengah mengkaji amnesti data stok beras. Diharapkan kedepan tidak terjadi kisruh perbedaan data.

"Soal data pertanian, perlu ada amnesti data, karena ini sudah berlangsung cukup lama. Kita akan mulai hal baru, yang lama masuk arsip saja," kata Moeldoko di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (24/10).

Baca juga: Metode Baru BPS Bisa Prediksi Potensi Beras Tiga Bulan ke Depan

Moeldoko mengatakan kajian ini merupakan arahan langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menggelar rapat dengan para menteri terkait beberapa hari lalu.

"Dari Pak Wapres arahannya seperti itu tapi dilihat lagi nanti bagaimana (payung hukumnya). Tapi intinya bahwa kita ingin perbaikan ke depan bukan bicara ke belakang. Kita berani melakukan perubahan, kalau tidak nanti salah terus-terusan," tandasnya.

Perbedaan data soal stok beras sempat membuat kisruh antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog. Sebelumnya Kementerian Pertanian dan Bulog menolak impor beras dengan dalih memiliki stok beras surplus

Sedangkan Kementerian Perdagangan berkukuh impor harus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan karena stok yang dimiliki tidak banyak. (OL-6)