Kementan Tidak Lagi Dilibatkan Dalam Perhitungan Produksi Beras

PEMERINTAH akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah. Kali ini, Kementerian Pertanian tidak lagi dilibatkan.

Dalam upaya perbaikan penghitungan proyeksi produksi beras, Wapres Kalla tidak lagi melibatkan Kementerian Pertanian dalam hal menghitung luas lahan sawah. Penghitungan luas lahan kini dikerjalan oleh Kementerian ATR bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Dalam rapat tersebut, diikuti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

"Secara ilmiah, kita memperbaiki itu; yang dipakai ini ada dua, satelit dan (data) lapangan. Setelah (menggunakan) satelit, kemudian dicek di lapangan," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat di Kantor Wapres Jakarta, hari ini.

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. Ketiga, BPS kemudian melakukan penghitungan tentang perkiraan produksi gabah kering per hektare. Terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS. (OL-4)